30.8 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Aceh Butuh Perhatian Internasional

BANDA ACEH | ACEH INFO – Kewenangan Aceh yang belum sepenuhnya direalisasikan sesuai kesepakatan damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam terus mengganggu Saiful Bahri. Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, pria yang akrab disapa Pon Yahya tersebut bahkan turut mendiskusikan hal itu dengan perwakilan badan pengungsi PBB, UNHCR.

Dia menyebutkan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi poin-poin perdamaian di masa lalu. Begitu pula dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau kerap disebut UUPA yang dinilai belum berjalan maksimal.

“Sekarang Aceh butuh perhatian internasional, banyak butir MoU dan mandat UUPA terhadap Aceh belum direalisasi,” ungkap Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya, saat bersilaturahmi dengan perwakilan United Nations Hight Commissioner for Refugees (UNHCR) di ruang kerja Ketua DPR Aceh, Senin, 18 Juli 2022 lalu.

“Banyak butir MoU dan mandat UUPA terhadap Aceh belum direalisasi, misalnya penyelesaian tapal batas Aceh. Kita belum menerima peta batas Aceh, kewenangan pertanahan, bendera dan lambang Aceh,” ungkap Pon Yahya lagi.

Dia juga menyebutkan terdapat beberapa Qanun yang dieliminir Pemerintah RI. Padahal peraturan daerah tersebut telah disusun DPR Aceh bersama Tim Pemerintah Aceh. “Namun, tidak mau diregistrasi di nasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNHCR Ann Maymann yang hadir bersama beberapa rekannya turut menyampaikan beberapa hal dalam diskusi tersebut. Fokus utama UNHCR adalah terkait situasi Aceh, termasuk isu pengungsi di daerah tersebut.

“Pihak UNHCR memberitahukan perkembangan pengungsi luar negeri di dunia, Indonesia dan bahkan pengungsi luar negeri yang berada dan masuk ke Aceh, mengingat secara geografis Aceh adalah salah satu jalur lalu lintas laut internasional,” terang Pon Yahya, Rabu, 20 Juli 2022.

Perwakilan UNHCR, menurut Pon Yahya, merespon baik beberapa masalah yang disampaikan. Mereka bahkan prihatin dengan kondisi daerah tersebut saat ini, dan berharap Pemerintah Aceh terus memperjuangkan kewenangan seperti yang telah disepakati. “Selain itu, kepala perwakilan UNHCR juga mengatakan akan menjadikan beberapa masalah yang telah disampaikan sebagai atensi khusus selama dia menjabat kepala Perwakilan UNHCR Indonesia ke depan,” pungkas Saiful Bahri.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah