BANDA ACEH | ACEH INFO — Nama bankir dan ekonom asal Aceh Jaya, Amal Hasan, SE, M.Si kini mulai santer disebut sebagai tokoh potensial untuk maju sebagai calon Wali Kota Banda Aceh. Beberapa kalangan mulai mendekatinya, namun pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh ini menjawabnya secara diplomatis.
Pria kelahiran Calang, 1 Oktober 1968 ini menilai membangun Kota Banda Aceh berbeda dengan kabupaten/kota lain di Aceh. Pasalnya, Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh memiliki keunikan tersediri yang multikultural, karena itu membangun kota Banda Aceh tidak bisa dengan politik semata, praktisi dan teknokrat harus seiring sejalan.
“Kota Banda Aceh seharusnya menjadi barometer untuk membangkitkan kembali kejayaan Aceh seperti pada masa lampau. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh, maka dibutuhkan empat pilar prioritas yang saling menguatkan. Pertama, pilar ekonomi, birokrasi, diplomasi dan keempat adalah syariat Islam,” jelas Amal Hasan.
Baca Juga: Pj Gubernur Lantik Azwardi Sebagai Pj Sekda Aceh
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala (IKA USK) ini menambahkan, terkait pilar ekonomi, pembanguan ekonomi yang berbasis kerakyatan harus dilakukan tanpa mengabaikan konsep syariah.
“Pilar ekonomi harus jadi fokus utama dengan mengoptimalisasi berbagai potensi dan sumber daya yang bisa menjadi penghela penambahan pendapatan asli daerah. Misalnya di sektor pariwisata, Banda Aceh kota pusaka punya potensi besar untuk membangitkan ekonomi kreatif di sektor pariwisata yang bisa memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha UMKM, masyarakat dan daerah,” jelas Amal Hasan.
Sementara pada pilar birokrasi, Ketua Umum Pengprov Hapkido Aceh ini menjelaskan, lebih kepada sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Birokrasi harus difokuskan pada penguatan tatakelola dan tatalaksana sistem birokrasi pada lintas sektor, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk memperkuat basis panduan dan regulasi, serta pelayanan berbagai pihak yang berkepentingan, seseau dengan ketentuan, etika dan norma hukum yang berlaku.
Baca Juga: Bea Cukai Langsa Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal di Aceh Tamiang
Kemudian terkait dengan pilar diplomasi, lebih kepada bagaimana membangun sistem komunikasi yang baik dan tepat antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan unsur pendukung seperti Forkopimda.
“Pada pilar diplomasi ini perlu difokuskan pada penguatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta aparatur pemerintah agar lebih optimal dalam mengeksplorasi berbagai hal, termasuk kemampuan membangun jaringan komunikasi yang dapat memperkuat bargaining daerah dengan provinsi dan pemerintah pusat,” tambah Amal Hasan.
Yang keempat kata Amal Hasan adalah pilar Syariat Islam, terkait dengan ini harus mengoptimalisasikan qanun dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi, serta turut melibatkan seluruh stakeholder.
Baca Juga: Pj Gubernur Ajak PWI Sukseskan PON XXI dan Pilkada 2024
“Dalam membangun Kota Banda Aceh, keempat pilar tersebut saling berkaitan dan harus dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh stakeholder,” tambah Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Wilayah Aceh ini.
Ketika kembali ditanya tentang kesediannya maju sebagai salah satu calon Wali Kota Banda Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, lagi-lagi dengan diplomatis Amal Hasan menjawab. “Jika ada yang menginginkan dan mendukungnya, mengapa tidak?”[]
