Oleh: H.Tuanku Warul Waliddin, SE,Ak*
Ada yang menarik dari pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, Rabu, 12 Februari 2025 kemarin dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melakukan pelantikan atas nama Presiden Prabowo Subianto berharap Mualem – Dek Fadh bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh.
Pesan Mendagri sangat beralasan, damai Aceh yang sudah berlangsung selama dua dekade merupakan modal utama dalam membangun Aceh yang berperadaban. Aceh harus bangkit, maju dengan berbagai Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, yang dengan itu pula angka kemiskinan di Aceh bisa ditekan. Berbagai harapan rakyat Aceh kini ada di pundak Mualem – Dek Fadh.
Penduduk Aceh yang rata-rata berpendidikan dengan. Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh 75,36, naik 0,88 persen dari tahun 2023 yang tercatat 74,70. Aceh berada pada peringkat kelima IPM tertinggi di Sumatera dan peringkat 11 IPM tertinggi secara nasional. Sementara IPM tertinggai kabupaten/kota di Aceh tahun 2024 ada di Kota Banda Aceh pada angka 88,85.
Namun di sisi lain, realitanya menunjukkan, meski seluruh dimensi pembentukan IPM di Aceh mengalami peningkatan, angka kemiskinan di Aceh juga masih tinggi. Mualem – Dek Fadh harus mempu membawa Aceh untuk lepas dari kemiskinan dengan cara mengelola sumber daya yang ada secara maksimal.
Kembali ke pesan Mendagri untuk menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Ini merupakan pesan penting, karena dengan adanya jaminan keamanan, maka pembangunan bisa dijalankan secara maksimal. Apapun agenda pembangunan dan investasi akan tidak berjalan lancar jika keamanan tidak terjaga dengan baik. Merawat keamanan seperti merawat kesehatan. Betapa mahalnya sehat bila kita sakit, begitu juga begitu mahalnya aman ketika sudah tidak aman.
Di tengah melimpahnya dana otonomi khusus (Otsus) dan tata kelola minyak dan gas (Migas) Aceh yang semakin baik di bawah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), harusnya mampu mengangkat kemajuan Aceh terutama dalam bidang pendidikan sebagai Indikator pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Migas sebagai Indikator Tata Kelola Sumber daya alam (SDA).
Di sisi lain, Mendagri juga berterima kasih kepada Pj. Gubernur DR. Safrizal ZA, M.Si yang telah mampu menjalan tugas dengan baik, diantarnya menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pilkada di Aceh.
Safrizal yang merupakan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri juga didoakan Tiro Karnavian bisa diangkat menjadi Menteri di masa depan, yang tentunya menjadi kredit poin bagi Aceh.
Pilkada kali ini juga menjadi yang pertama dalam Sejarah, dimana 545 Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan pemilihan serentak di 14 Februari 2024 yang lalu. Hal ini tentunya dilakukan demi menyeragamkan visi dan misi pemerintah Pusat dan Provinsi di periode yang sama. Sehingga harapan dari pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dapat terwujud bersama paralel di seluruh Indonesia.
Kembali ke Aceh, harapan Suistanable Development Goal’ (SDGS) yang on the track menjadi catatan penting agar seluruh visi pembangunan di Aceh berjalan paralel dan tepat sasaran. Isu Tata kelola pemerintahan yang baik diharap mampu mewujudkan semua mimpi rakyat Aceh yang telah disebutkan di Atas. Sinergisitas antar para stakeholder baik eksekutif, legislatif, akademisi, private sector (pengusaha) haruslah dikolaborasiakan bersama.
Tentunya dengan iklim dan situasi keamanan yang kondusif yang didukung Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda. Untuk mewujudukan cita-cita Sultan Iskandar Muda 400 tahun lalu yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memberikan keadlian tentunya.[]
*H.Tuanku Warul Waliddin, SE,Ak adalah Ketua Yayasan Sultan Alaidin Mansyursyah
