JAKARTA I ACEH INFO – Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), selalu siap melayani dan merespon masyarakat dan mahasiswa Aceh di perantauan. Hal itu demi bersama masyarakat Aceh.
“Kami siap melayani dan merespon masyarakat dan mahasiswa Aceh di perantauan jika membutuhkan,” kata Kepala BPPA, Almuniza Kamal, SSTP, MSi dalam Diskusi Webinar, yang bertemakan “Peran Badan Penghubung Pemerintah Aceh terhadap kualitas pelayanan kegiatan sosial masyarakat dan mahasiswa Aceh di perantauan, di Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Almuniza Kamal mengatakan, sebagaimana diamanahkan Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah sejak dilantik tiga tahun lalu yaitu menghubungkan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dengan masyarakat Aceh di perantauan.
“Terus juga menyelamatkan dan merawat aset Aceh yang ada di Pulau Jawa, seperti Rumah Singgah di Cipinang, Hotel Kutaraja di Cikini, Mess Aceh, serta Asrama Mahasiswa Aceh di beberapa lokasi di Pulau Jawa,” sebutnya.
Ia merincikan, untuk Rumah Singgah yang berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur, itu dilihat bagi masyarakat Aceh yang kurang mampu saat berobat di Jakarta. Supaya mereka yang membutuhkan akan lebih mudah untuk berobat.
“Jika mereka juga membutuhkan bantuan untuk pengantaran ke rumah sakit, kita juga akan membantu memfasilitasinya,” kata Almuniza.
Kemudian ditambahkan, kegiatan sosial lainnya yang dilakukan BPPA yaitu memfasilitasi pemulangan jenazah masyarakat Aceh yang kurang mampu di Jabodetabek dan sekitarnya.
“Selama ini dalam hal pemulangan jenazah masyarakat Aceh kurang mampu kita memahami salah satu yayasan. Kita juga memahami paguyuban-masyarakat Aceh yang ada di perantauan,”.
Selanjutnya kata Almuniza, BPPA juga memfasilitasi penjemputan nelayan Aceh yang terdampar di sejumlah negara, sesampai mereka di Ibukota Jakarta. Hal itu dilakukan sebelum para nelayan dipulangkan ke Aceh.
Peran berikutnya yang dilakukan BPPA katanya, selain melayani penjabat Aceh, pimpinan seperti Gubernur Aceh, juga melakukan database di perantauan Aceh melalui website Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Guna bisa lebih mengetahui keberadaan masyarakat Aceh di luar Aceh.
“Sehingga dengan adanya data tersebut akan lebih mempermudah kita dalam mendata masyarakat Aceh,” terangnya.
Almuniza menyebutkan, bukan hanya database masyarakat Aceh saja yang dilakukan, tim BPPA juga melakukan pendataan kepada bisnis masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Hal itu juga demi mendukung bisnis masyarakat Aceh di luar Aceh.
“Dengan demikian jika ada masyarakat Aceh di luar Aceh akan lebih mudah mengetahui keberadaan lokasi bisnis masyarakat Aceh disana,” sebutnya.
Namun, katanya, saat ini masih sangat minim dalam pendataannya, karena masih dibutuhkan sosialisasi secara langsung. Apalagi sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan Covid-19 ini terus mereda, dan kita akan melanjutkan lagi sosialisasi ini,” katanya.
Akademisi, Praktisi Manajemen dan Komunikasi Organisasi Dr Hendra Syahputra MM mengatakan, menyambut baik dengan adanya diskusi dan dukungan dengan peran yang dilakukan BPPA.
“Apalagi kegiatan yang dilakukan BPPA bukan hanya di ruang lingkup Jakarta saja, tapi pulau Jawa juga. Maka saya bilang ini sangat rumit,” kayanya.
Dalam diskusi itu, ia menambahkan bagaimana strategi dengan ada tiga kondisi, aspek komunikasi seperti apa, menset media. Semua itu berawal dari publik dan stakeholder.
“Badan penghubung juga harus bisa mengemas pesan baik melalui infrastruktur digital, masyarakat digital dengan membagikan kepada publik,” ujarnya.
Ketua Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta Wahyu Zia Ulhaq mengatakan, peran BPPA ini sudah membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa Aceh di perantauan.
“kita pun membangun komunikasi dengan baik juga. Baik dalam pendidikan, sosial. Semoga kedepan selalu tanggap terhadap keadaan mahasiswa dan masyarakat Aceh di perantauan,” kayanya.
Ia juga mengharapankan pemerintah Aceh untuk terus konsisten sampai saat ini, baik dalam pembangunan asrama, sosial lainnya.
EDITOR : FERIZAL HASANÂ
