BANDA ACEH | ACEH INFO – Fraksi Partai Golkar DPR Aceh memberikan sejumlah catatan penting terkait Nota Keuangan dan Raqan APBA TA 2023. Sejumlah catatan penting itu disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam sidang paripurna DPR Aceh terkait pendapat akhir fraksi yang berlangsung pada Rabu, 23 November 2022.
Pandangan akhir Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Juru Bicara Hj. Nurlelawati, S.Ag., M.Si.
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada saudara Pj Gubernur Aceh agar program kegiatan pada perangkat SKPA Aceh fokus sesuai tema, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas pangan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hj Nurlelawati.
Dia mengatakan program penurunan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut semestinya dijabarkan dalam program riil, sehingga berbagai program yang diusulkan dalam APBA TA 2023 dapat merangsang peningkatan lapangan kerja di Aceh.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga memandang perlu bahwa postur Raqan APBA 2023 belum secara signifikan terfokus terhadap empat prioritas pembangunan Aceh tahun 2023. Hal tersebut meliputi memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Fraksi Partai Golkar juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk menginstruksikan jajarannya agar meninjau kembali program yang dianggap belum tajam dan belum konkret. Hj Nurlelawati mencontohkan seperti belum maksimal adanya suatu strategi dari Pemerintah Aceh terhadap peningkatan produksi hasil pertanian, “terutama pertanian di bidang holtikultura.”
Fraksi Partai Golkar juga menyebutkan ketersediaan infrastruktur penunjang peningkatan hasil produksi pertanian, seperti irigasi, masih diperlukan. “Sebab itu berbagai program yang diusulkan dalam APBA TA 2023 idealnya memprioritaskan kebutuhan tersebut,” kata Hj Nurlelawati.
Selain menyorot pentingnya kemandirian pangan di Aceh, Fraksi Partai Golkar juga meminta Pj Gubernur memperhatikan pembangunan kepariwisataan di Aceh.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk memperjuangkan pembenahan ruas jalan di kawasan Seunapet, Gunung Seulawah, kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, jalan tersebut merupakan kewenangan pusat yang dibiayai oleh APBN.
“Tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut sangat tinggi, sehingga saat ini sudah banyak memakan korban di lintasan tersebut. Untuk itu kami mengharapkan kepada Pj Gubernur Aceh memperjuangkan pembangunan jalan yang sesuai dengan desain geometrik jalan, sehingga menghasilkan infrastruktur yang aman dan nyaman kepada pengguna jalan,” tegas Hj Nurlelawati.[]
