JAKARTA|ACEHINFO-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku dana penyelenggaraan haji 1443 Hijriah atau tahun ini kurang 1,5 Triliun rupiah. Padahal keberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dilakukan lima hari lagi, yaitu pada 4 Juni 2022.
Yaqut bilang, komponen terbesar yang membuat Kemenag mengajukan dana haji tambahan ke pemerintah dan DPR, yaitu untuk biaya masyair haji sebesar Rp 1,4 triliun. Menurut Gus Yaqut, biaya itu adalah biaya tambahan dari Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji kepada semua negara yang mengirimkan jemaah.
“Biaya masyiar ini biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, Muzdalifah kurang lebih 4 hari. Kalau dirupiahkan ini Rp 20 juta (per jemaah),” kata Yaqut di gedung DPR, Jakarta Senin (30/5).
Biaya tambahan itu ditetapkan dalam sistem paket yang tidak bisa dinegosiasikan. Di antara rinciannya, pemerintah Saudi menetapkan ada biaya untuk tenda, padahal tenda termasuk yang sudah dibayar.
Kemudian biaya untuk akomodasi, lalu ada biaya pembimbing dari Saudi, padahal Indonesia sudah punya sendiri pembimbing haji.
“Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar hotel, konsumsi dan sebagainya. (Biaya masyair) Itu di luar kontrak-kontrak yang ditandatangani. Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya, terpisah dari masyair, tidak ada itu,” urainya.
Yaqut juga bilang, tak hanya untuk jamaah Indonenesia, biaya itu juga dipatok oleh Arab Saudi untuk negara lainnya.
“Tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan negosiasi masyair kita hanya buang-buang waktu. Karena itu yang harus di bayarkan, bukan hanya jemaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu,” tuturnya.
Permintaan untuk menambah anggaran haji itu dikritik para anggota Dewan. Bahkan Yaqut dinilai gagal membangun komunikasi dengan Arab Saudi, sehingga harus meminta tambahan dana.
Anggota Fraksi NasDem Delmeria mempertanyakan kenapa baru sekarang biaya masyair itu diberitahukan Kementerian Agama.
“Apa Kemenag tidak tahu bakal ada pelayanan Masyair? Enggak ada lobi-lobi? Kok dadakan? Per jemaah Rp 23,3 juta. Dasar hukum apa Saudi beri tambahan Masyair ini? Enggak masuk diakal,” sebutnya.
Anggota Fraksi Gerindra M Husni berharap penjelasan lengkap bisa diberikan Kemenag. Ia menegaskan Komisi VIII akan membahas rincian sebelum menyetujui tambahan dana haji Rp 1,5 triliun tersebut.
“Ini jumlah tidak main-main. Harus dibedah. Jangan ada makan, transportasi yang dobel. Apabila terjadi penambahan Rp 1,5 triliun, Pak Yandri (Ketua Komisi VIII) sudah ngomong ke mana-mana haji tidak ada tambahan biaya. Kalau dibebankan ke jemaah, Komisi VIII bohong,” sebutnya.[]
