25.2 C
Banda Aceh

TERKINI

POPULER

Dewan Minta BIN Dilibatkan Antisipasi Antrian BBM di Aceh

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Aceh diminta untuk dilibatkan dalam mengantisipasi antrian bahan bakar minyak yang kerap terjadi di Aceh. Permintaan ini disampaikan Sektretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Azhar Abdurrahman, dalam rapat koordinasi pengendalian dan pendistribusian jenis BBM di Aceh, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh, Kamis, 5 Januari 2023 kemarin.

Selain Kabinda, Azhar Abdurrahman dalam rapat koordinasi tersebut juga meminta para penegak hukum lain seperti jajaran Polda Aceh serta Kodam IM dilibatkan untuk mencari solusi agar antrian BBM di SPBU dapat diminimalisir ke depan. Menurutnya para pihak penegak hukum tersebut perlu dilibatkan lantaran berkaitan dengan dugaan adanya oknum yang terlibat dalam penggunaan BBM bersubsidi secara tidak wajar di Aceh.

Dia merujuk pada rapat yang pernah dilakukan DPR Aceh sebelumnya bersama unsur lembaga vertikal tersebut, yang menurut Azhar Abdurrahman sempat ada penangkapan besar-besaran terhadap oknum pemain BBM bersubsidi di Aceh.

“Kalau Kopral itu kan satu tangki dia angkat, kalau Jenderal itu satu kapal pindah minyak, makanya nggak pernah selesai masalah di Indonesia,” ungkap Azhar Abdurrahman.

Dia menganggap kondisi saat ini kembali berulang seperti era Orde Baru berkuasa di Indonesia, dimana logging, tambang, dan minyak dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Seharusnya permainan para oknum tersebut masuk dalam analisis intelijen karena dapat berdampak pada inflasi cukup tinggi untuk Indonesia di masa mendatang.

“Minyak sulit, harga barang naik. Ini dengan tembok mana kita mau bicarakan, nggak selesai persoalan. Makanya kalau kita berteriak-teriak sesama sendiri tidak akan selesai,” kata Azhar Abdurrahman.

Azhar Abdurrahman tidak sepakat dengan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh, yang dinilainya akan lebih menguntungkan atau memperkaya para oknum pemain. Menurutnya penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut bahkan tidak akan berdampak pada rakyat. “Ini tidak akan selesai, karena siklus sudah ditarik kembali seperti era Orde Baru dan mereka sudah menguasai semua lini,” papar Azhar Abdurrahman.

Azhar menilai jika para oknum tersebut tidak ditertibkan, maka persoalan antrian BBM bersubsidi tidak akan pernah selesai di Indonesia maupun di Aceh. Inilah yang menurut Azhar penting melibatkan tiga institusi vertikal tersebut untuk mencari solusi mengatasi antrian BBM bersubsidi di Aceh.

Rapat koordinasi tersebut sempat berlangsung alot dan penuh tanya jawab antara pihak yang berhadir. Namun, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri menegaskan alasan rapat tersebut digelar bukan dalam rangka mencari permusuhan dengan Pemerintah Pusat atau institusi tertentu, melainkan untuk mencari solusi agar BBM subsidi tidak lagi langka di Aceh.

“Jadi hari ini kita tidak dalam keadaan bermusuhan, dalam hal ini saya mengutip satu kalimat yang selalu disampaikan oleh Panglima Kodam Hasan, bila ingin membangun Aceh kita mesti berdampingan. Jangan saling berhadap-hadapan. Dalam hal ini, kami mau berdampingan, kami coba tampil profesional, tapi kalau tidak dilibatkan mau bagaimana?”

Pernyataan disertai pertanyaan tersebut disampaikan Saiful Bahri menyikapi penerbitan Surat Edaran Pj Gubernur Aceh bernomor 542/21981 tentang pengendalian pendstribusian jenis BBM solar subsidi di Aceh. Surat tersebut dikeluarkan pada 27 Desember 2022 lalu di tengah maraknya terlihat antrean di SPBU, di Aceh.

Baca: Butuh Solusi Atasi Antrean BBM Bersubsidi

Menurutnya Pj Gubernur Aceh tidak pernah memberitahukan akan menerbitkan surat pembatasan pembelian solar bersubsidi tersebut. Hal ini dinilai akan mengganggu stabilitas ekonomi di Aceh lantaran sudah banyak warga yang mempertanyakan kebijakan itu pada anggota DPR Aceh.

“Seharusnya sama-sama, apalagi ini Pj, yang ditunjuk Pemerintah Pusat, surat edaran ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, sementara rakyat Aceh ini mendapatkan apa?” ulas Saiful Bahri diakhiri tanda tanya.

Sementara Asisten 2 Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Ir Mawardi, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan penerbitan surat edaran Pj Gubernur terkait pembatasan BBM bersubsidi di Aceh berawal dari niat baik menyikapi kondisi yang terjadi di nyaris setiap SPBU yang ada di Aceh.

Dia bahkan turut mencontohkan kejadian adanya antrian kendaraan di SPBU Lingke hingga mengular sampai gerbang keluar pintu kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

“Kalau kita masih bisa antri, tetapi bagaimana kalau ambulans yang mau lewat? Itu tidak bisa,” kata Mawardi.

Mawardi bahkan menilai SE yang dikeluarkan Pj Gubernur Aceh tidak sampai menuai reaksi seperti kebijakan mengeluarkan stiker pengguna BBM subsidi pada masa pemerintahan yang lalu.

Mawardi mengakui setiap kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi, selalu saja ada oknum-oknum yang mampu mencari celah untuk menggunakan bahan bakar subsidi secara tidak wajar.

“Dengan bermacam cara yang dilakukan oleh para pihak tersebut, apakah dengan memodifikasi tangki minyak, atau bahkan tugasnya hanya menjemput BBM dari SPBU kemudian stok kepada mereka, dan itu terekam dari kawan-kawan di Pertamina dengan nomor plat yang sama, satu hari empat kali mondar mandir tugasnya hanya jemput-jemput BBM itu,” ungkap Mawardi.

Menurut Mawardi, hal seperti inilah yang kemudian membuat BPH Migas mengambil sikap untuk mengikat MoU dengan Polri untuk melakukan pengawasan yang ketat, dalam hal penyaluran BBM bersubsidi.

Sementara terkait kebijakan pemberlakuan barcode di SPBU, menurut Mawardi, dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak semua orang yang tidak berhak dapat menggunakan BBM bersubsidi. “Tapi ada saja celah-celah yang lemah, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Mawardi lagi.[]

spot_img

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI