24.3 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Dua Fraksi di DPR Aceh Belum Tandatangani Petisi Penolakan Kenaikan BBM, AGAM Beri Waktu Dua Hari

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beserta dua ketua fraksi dari sembilan fraksi partai yang ada di legislatif tingkat provinsi tidak menandatangani tuntutan massa aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), pada Jumat, 9 September 2022. Dua fraksi itu adalah PPP serta Fraksi PKB-PDA.

Hal itu diketahui usai massa dari berbagai organisasi kepemudaan mengatasnamakan Aliansi Gerakan Aceh Menggugat (AGAM) tersebut meminta anggota dewan yang hadir di tengah-tengah demonstran untuk membubuhkan tandatangan pada tuntutan mereka.

“Ketua fraksi yang tidak menandatangani ada Fraksi PPP dan Fraksi PKB-PDA,” kata Koordinator Lapangan, Dedi Saputra, usai aksI.

Dia mengatakan kehadiran AGAM ke Gedung DPRA untuk menyampaikan keresahan masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu.

Beranjak dari persoalan yang ada, AGAM coba menyuarakan aspirasi tersebut melalui penolakan kebijakan. Termasuk membawa sejumlah isu yang dinilai saling berkaitan di tingkat pusat maupun Aceh.

Tuntutan yang telah ditandatangani oleh para anggota wakil rakyat itu dikatakan Dedi, akan terus dikawal pihaknya. Tujuannya, agar apa yang telah diamanahkan rakyat benar-benar bisa terealisasi.

Pihaknya pun tidak akan segan untuk melakukan aksi lanjutan bila tuntutan yang telah disepakati itu tidak direalisasikan. DPRA bahkan diberikan waktu 2×24 jam untuk segera merealisasikan aspirasi yang disampaikan.

“Jadi kita akan kembali untuk mengawal apakah itu betul-betul dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Aceh,” ujar Dedi.

“Jadi kami bakal menunggu apakah benar-benar direalisasikan dengan sungguh-sungguh, ketika tidak -direalisasikan- kami dalam pengawalan akan hadir kembali ke Gedung DPRA,” tegasnya.

Enam tuntutan yang diberikan tersebut yaitu, mendesak Pemerintah Pusat melalui DPRA untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi.

Selanjutnya mengevaluasi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian, jual eceran harga BBM agar tepat sasaran.

Massa AGAM juga mendesak pemerintah secara serius memberantas mafia BBM. Selanjutnya mendesak dan menuntut pemerintah untuk merealisasikan sepenuhnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Tuntutan kelima yaitu mendesak pemerintah melalui DPRA untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM.

Terakhir, massa AGAM mendesak Komisi II DPR Aceh untuk mengevaluasi dan mengaudit secara transparansi kinerja dari (Badan Pengelola Migas Aceh) BPMA.

Sebagai catatan, organisasi yang tergabung dalam AGAM di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pelajar Islam Indonesia (PII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Selanjutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Daerah Aceh, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), serta organisasi ojek online (Ojol).[]

PEWARTA: MUHAMMAD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah