JAKARTA|ACEHINFO-Presiden Jokowi baru sekarang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng kemasan, setelah Kejaksaan Agung membongkar peran para mafia minyak goreng di tanah air. Katanya keputusan itu diambil supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah.
“Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,” katanya Jumat (22/4).
Harga minyak melesat sejak Agustus 2021 lalu. Namun berbagai kebijakan pemerintah tak efektif menekan harga minyak goreng di pasaran. Bahkan pemerintah dinilai banyak pihak tersandera oleh para cukong dan pemodal koproasi minyak kelapa sawit.
Saat ini, harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp25 ribu per liter. Tingginya harga minyak goreng menyumbang pada kenaikan inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan inflasi pada Maret 2022 sebesar 0,66 persen, sehingga secara tahunan mengalami kenaikan menjadi 2,64 persen.
Menurut Jokowi, larangan ekspor diberlakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Pasalnya, beberapa waktu lalu ketersediaan produk minyak goreng sempat langka di pasaran.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau,” katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai seharusnya pemerintah cukup membatasi ekspor minyak goreng dan bukan malah melarang. Sebab konsumsi CPO dalam negeri hanya sekitar 6 hingga 7 juta ton.
“Konsumsi dalam negeri hanya 6 juta ton-7 juta ton, tapi 30 jutaan ton dilarang ekspor mau dikemanakan? Busuk dong?” katanya seperti dilansir CNN Indonesia.
Ia menyebut, kebijakan tersebut juga akan merugikan petani CPO. Jika tak boleh diekspor, maka mereka akan kehilangan pasar karena mayoritas produksi RI diekspor.
“Siapa yang beli? Kita punya jutaan petani yang harus bergantung ke pasar ekspor,” ujar Tauhid.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini justru akan menguntungkan Malaysia, sebagai pesaing utama negara yang juga mengekspor CPO.
“Pelarangan ekspor akan untungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia sekaligus negara lain yang produksi minyak nabati alternatif, seperti soybean oil dan sunflower oil,” ujar Bhima.
Pelarangan ekspor minyak goreng ini kata Bhima berpotensi mengulangi kesalahan Jokowi saat menyetop penjualan batubara ke luar negeri beberapa waktu lalu. Lrangan ekspor batubara itu hanya berlangsung singkat, setelah mendapat protes dari sejumlah negara konsumen.
“Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batubara pada januari 2022 lalu. Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Cara-cara seperti itu harus dihentikan,” ujarnya. []
Untuk itu, lanjut Bhima, yang harusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO CPO 20 persen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Dengan catatan, pengawasan harus lebih diperkuat untuk memastikan kepatuhan pelaku industri.
“Sekali lagi tidak tepat apabila pelarangan total ekspor dilakukan. Selama ini problem ada pada sisi produsen dan distributor yang pengawasan-nya lemah,” sebutnya.[]
