26.1 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

Gakkum KLHK Mangkir Dari Sidang Praperadilan Kasus Perdagangan Kulit Harimau

REDELONG | ACEH INFO – Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Gakkum KLHK) tidak menghadiri sidang praperadilan kasus pedagangan kulit harimau.

Hal itu diungkapkan Hamidah SH salah seorang kuasa hukum terdakwa Ahmadi, Selasa, 5 Juli 2022. Penyidik Gakkum KLHK hanya mengirim surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Redelong meminta agar sidang ditunda hingga 19 Juli 2022.

Hamidah sangat menyayangkan ketidakhadiran Gakkum KLHK selaku termohon. Ketidakhadiran KLHK sangat merugikan kliennya  yang saat ini sedang menunggu kepastian apakah penetapan tersangka kepada mereka sah atau tidak.

“KLHK terkesan mengulur waktu praperadilan sehingga praperadilan bisa gugur dan hak tersangka tercerderai. KLHK tidak siap menghadapi persidangan penting hari ini” kata Hamidah.

Baca Juga: Kejati Aceh Kembalikan Berkas Kasus Ahmadi ke Penyidik

Hamidah menambahkan, resiko praperadilan ini gugur sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 ayat 1 huruf KUHAP dimana apabila pelimpahan perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.

“Apakah Gakkum  KLHK ingin agar praperadilan ini gugur? Ini tidak fair. Ini mencerderai rasa keadilan bagi Ahmadi dan tersangka lainnya. Jika alasannya sedang di luar kota, seharusnya ada utusan salah satu termohon atau kuasanya hadir untuk menghormati proses persidangan. Itu lazim dilakukan oleh tergugat atau termohon, tapi tidak dilakuan oleh Gakkum KLHK. Ini aneh sekali. KLHK tidak profesional,” tambahnya.

Selain itu kata Hamidah, alasan ketidakhadiran dan permohonan penundaan itu dilakukan secara tertulis melalui surat, ini seharusnya dianggap tidak sah, karena surat menyurat seperti itu bukan proses hukum di dalam KUHAP.

“Apa yang dilakukan oleh KLHK itu penghinaan terhadap peradilan karena tidak menghargai proses persidangan dengan sistem peradilan cepat. Dimana Pengadilan Negeri diberikan waktu hanya tujuh hari untuk memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka ini,” jelasnya.

Baca Juga: Ahmadi Akan Praperadilankan KLHK

Masih menurut Hamidah, ketidakhadiran Gakkum KLHK semakin menguatkan keyakinan pihaknya bahwa Gakkum KLHK tidak cukup memiliki bukti terhadap  unsur pidana sebagaimana mereka sangkakan kepada Ahmadi Cs yaitu pasal 21 ayat (2) UU no 5 tahun 1990. Hal itu juga terlihat dari P19 yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh pada tanggal 23 Juni lalu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyidik KLHK harus melengkapi unsur pidana terkait dengan ‘memiliki, menyimpan dan memperniagakan.’ Jaksa menganggap unsur ini belum terpenuhi.

Sementara itu ketua tim kuasa hukum  Ahmadi, Nourman Hidayat menyoroti keseriusan Gakkum KLHK untuk konsisiten pada rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap tersangka.

Dia menyebutkan bahwa proses sidang praperadilan adalah proses sidang cepat. Hanya 7 hari dan hakim sudah harus memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan praperadilan itu. Dengan cara begitu, tersangka bisa lebih cepat mendapatkan kepastiannya dan tidak ditahan untuk alasan yang mengada-ngada. “Kami akan minta Ahmadi Cs dikeluarkan dari tahanan demi rasa keadilan,” kata Nourman.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI