BANDA ACEH|ACEHINFO-Berakhirnya masa jabatan Nova Iriansyah tak lama lagi, membuat para agen politik di Aceh mulai menyodorkan berbagai nama kandidat yang pantas menjadi Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur Aceh. Mereka bergerilya mulai dari melobi partai, elit pemerintah pusat, hingga memunculkan nama kandidat jagoannya lewat media.
Setidaknya dalam dua tahun ke depan, Aceh akan dipimpin oleh Pelaksana Jabatan Gubernur Aceh. Sebab sama seperti 6 provinsi lain, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh, akan digelar serentak bersamaan dengan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2024 mendatang.
Sesuai aturan, kewenangan menunjuk PJ Gubernur ada di presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri. Hingga kini Kemendagri belum pernah menyingung siapa kandidat yang akan memimpin Aceh secara adminstratif selama lebih kurang 30 bulan ke depan itu.
Dari penelusuran terbuka yang dilakukan AcehInfo, sejumlah pejabat masuk dalam senarai nama kandidat PJ Gubernur Aceh. Bahkan ada yang menjadi calon terkuat dan terlemah.
Mereka misalnya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dalam Negeri Kemendagri, Safrizal, Sekjen DPR Indra Iskandar, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir T Iskandar MT. Ada juga tokoh-tokoh Aceh lain yang namanya muncul dan dimunculkan lewat media massa dan juga media sosial.
Misalnya nama staf ahli Menteri ATR/BPN bidang Adat, Adli Abdullah, Mantan Rektor Unsyiah Syamsul Rizal, Rektor Unimal, Herman Fithra, hingga wali Naggroe Aceh, Malik Mahmud. Fenomena menunculkan tokoh tertentu menang kerap terjadi dalam setiap kontestasi.
“Orang-orang ini hanya para agen yang tidak terkonfirmasi bahwa mereka punya kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan otoritas. Mereka hanya para petualang yang mencoba memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Syakya Meirizal, kepada AcehInfo, Selasa (10/5).
Gerilya para agen politik untuk menjual kandidat PJ Gubernur Aceh yang mereka endorse, menurut Syakya sudah terjadi hampir setahun ini. Mereka memanfaatkan berbagai cara mulai dari memunculkan kandidat yang mereka dukung lewat jaringan media, hingga menggunakan influencer media sosial.
“Yang terjadi adalah gorengan-gorengan kandidat tertentu yang muncul belakangan ini. Bagi masyarakat itu sama sekali tidak berguna, justru merugikan kandidat yang diiming-imingi akan menjadi PJ,” sebutnya.
Syakwa mengatakan, masyarakat harus lebih kritis melihat fenomena ini. Sebab menurutnya bersilewerannya informasi mengenai sosok kandidat PJ Gubernur Aceh, sama sekali tak bermanfaat dan hanya memanaskan situasi semata. Sebab hingga hari ini Kementerian Dalam Negeri belum menunjuk siapa pun untuk menjadi PJ Gubernur Aceh.
“Baru-baru ini muncul seakan-akan kemendagri itu sudah mengusulkan tiga nama, padahal sampai hari ini kan belum. Ini hanyalah bentuk penggiringan opini yang sengaja dibentuk oleh orang-orang tertentu untuk memuluskan misi mereka,” sebutnya.
“Yang jelas ini menunjukkan bahwa sebagian para pejabat kita itu bodoh, mereka bisa dibodoh-bodohi oleh para agen-agen politik itu.” kata Sakya.
Syakwa berharap siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi PJ Gubernur Aceh haruslah paham dengan kondisi sosial Aceh yang dalam lima tahun terakhir yang kehilangan sosok pemimpin yang merakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Tidak hanya menjalankan pemerintahan secara adminstratif, tapi juga punya agenda-agenda pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh yang hari ini masih menyandang status sebagai provinsi termiskin dan pendapatan perkapita terendah di Sumatera,” harapnya.[]
