Gubernur Aceh Terima Penghargaan SKK Migas Perwakilan Sumbagut

JAKARTA I INFO ACEH – Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT menerima penghargaan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera bagian Utara (Sumbagut), karena dinilai Pemerintah Aceh telah berpartisipasi aktif mendukung operasional migas di Tanah Rencong itu. 

Apresiasi dan penghargaan itu diberikan dalam kegiatan Northen Sumatra Forum 2021, di Hotel Best Western Premier Panbil, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 25 November 2021, dalam rangka meningkatkan sinergi bersama Pemangku Kepentingan, SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumbagut. 

Atas penghargaan itu, Gubernur Nova menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Forum SKK Migas serta KKKS Wilayah Sumbagut dan Aceh. Menurut Nova, penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan dan juga motivasi bagi pemerintah Aceh. 

“Sebagai pimpinan Pemerintahan Aceh, saya merasa sangat bahagia dengan anugerah ini, karena ini merupakan penghargaan atas perjuangan kami menjalankan kebijakan khusus Aceh di sektor Migas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” sebut Nova. 

Ia menjelaskan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menetapkan sistem bagi hasil Migas dari bumi Aceh adalah 70:30, artinya 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk Pemerintah pusat. 

Untuk menjalankan kebijakan, pengendalian dan pengawasan kontrak kerjasama sektor Migas di Aceh juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015,” kata Gubernur Aceh. 

Dalam hal ini, katanya, telah berdirinya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang mengambil alih tugas-tugas pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kontrak kerja sama di darat dan laut wilayah kewenangan Aceh. 

Ia berharap, kehadiran BPMA dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat. 

Nova merincikan, saat ini terdapat 3 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang telah berproduksi dan 3 KKKS masih tahap ekplorasi serta 2 KKKS dalam proses joint study 12 wilayah Kerja Aceh. 

“Ada pula satu 1 KKKS Produksi, yakni PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field yang dalam prosesnya dari SKK Migas ke BPMA,” katanya. 

Gubernur mengatakan, dari semua WK itu, produksi potensi migas lepas pantai di wilayah Laut Andaman Selat Malaka adalah yang terbesar. 

“Kalau saja semua WK itu sudah pada tahap produksi, Insya Allah Aceh akan berkontribusi bagi produksi Migas Nasional yang menargetkan Produksi tahun 2030 1 Juta Barel per hari untuk minyak bumi dan 12 Milyar Standard Cubic Feet per hari untuk gas,”. 

Namun, ditegaskannya, kontribusi Aceh bagi Migas nasional ini tidak akan terlaksana, jika tidak ada kerjasama yang baik dari kalangan pemangku kepentingan Migas nasional. 

“Artinya, kami di Aceh mengakui bahwa dukungan Pemerintah pusat, SKK Migas dan pemangku kepentingan lainnya sangat besar dalam mengoptimalkan potensi Migas Aceh. Sehingga membawa dampak positif pada perekonomian Aceh, untuk pengembangan Industri di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan sekitarnya,” ujar Nova. 

Tampak pula hadir pada acara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ir. Mahdinur, MM, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Ir. Teuku Mohamad Faisal, ST, M.MT, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, SSTP MSi.

EDITOR : FERIZAL HASAN