25.1 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Hukuman Kebiri Berpeluang Masuk di Qanun Jinayat

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Hukuman kebiri berpeluang masuk dalam draf revisi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang saat ini sedang dibahas Komisi I DPR Aceh. Guna memperkuat hal tersebut, saat ini Komisi I DPR Aceh masih terus mengumpulkan saran dan masukan terkait hal tersebut.

“Iya benar, tidak tertutup kemungkinan hukuman kebiri kita terapkan,” kata Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky, Senin, 5 September 2022.

DIa mengatakan klausul hukuman kebiri dimasukkan untuk mencegah aksi predator yang sudah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

“Kita ingin qanun ini kuat dan bisa melindungi korban,” katanya lagi.

Komisi I menurutnya juga sudah meminta analisis dan daftar inventarisir masalah (DIM) kepada kelompok sipil yang konsen mengadvokasi kasus anak, teungku-teungku dayah, dan guru besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry. Penguatan peraturan daerah tersebut, menurutnya harus dilakukan secara maksimal sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi antara Qanun dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apalagi kata politisi Partai Aceh tersebut, persoalan kekerasan seksual sudah menjadi ancaman serius bagi Aceh. Di sisi lain, banyak pihak yang menyorot kewenangan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih lemah dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh menyebutkan, sejak 2016 hingga 2019 terdapat 231 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan 1.290 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Data ini tercatat sebagai data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Di luar data ini disadari bahwa kasus yang terjadi selalu lebih besar dari yang dilaporkan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Aceh ibarat fenomena gunung es,” ungkap Iskandar.

Celakanya lagi, predator anak merupakan orang terdekat korban yang secara relasi kuasa akan semakin menyulitkan korban untuk melapor.

Relasi antara korban dan pelaku, lanjut Iskandar, juga menyebabkan sering terhambatnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Aceh.

“Ke depan kita akan adakan pertemuan pihak-pihak terkait seperti pakar hukum, akademisi, pegiat LSM, kalangan ulama, untuk kita minta penjelasan, saran, dan pendapat terhadap penguatan naskah revisi Qanun Jinayat,” ujar Iskandar.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah