25.1 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Ikut Sosialisasikan RKUHP, BIN Dikecam

spot_img

JAKARTA|ACEHINFO-Badan Intelijen Negara (BIN) kini dinilai berubah sebagai vendor program pemerintah. Bukannya malah menjadi penyuplai informasi intelijen kepada presiden, kini BIN lebih banyak memegang proyek sosialisasi pemerintah.

Pada saat Covid-19 mewabah sejak dua tahun lalu, lembaga telik sandi yang dikomandoi Budi Gunawan itu menjadi alat negara untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan menggelar vaksinasi. Kini BIN juga mendapatkan proyek untuk menyosialisasikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pelibatan BIN dalam hal itu. Menurut KontraS, langkah ini merupakan bentuk eksesifnya intelijen dalam melaksanakan tugas di luar tupoksinya.

“Kami menilai bahwa keterlibatan ini juga semakin memantik eskalasi ketakutan di masyarakat, khususnya dalam membahas berbagai permasalahan yang masih tercantum dalam draf RKUHP terbaru,” ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangannya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara. Sebab menurut dia, diskursus yang terbangun di publik soal penolakan RKUHP tidak membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam UU Intelijen.

“Sehingga, tidak ada satupun urgensi untuk melibatkan intelijen dalam proses sosialisasi suatu regulasi pemerintah,” kata Fatia.

Fatia Maulidiyanti mengatakan pemerintah selama ini terkesan menghalalkan berbagai cara untuk mengakselerasi berbagai agendanya, terlebih ketika mendapatkan pertentangan di masyarakat. Saat ini, politik yang digunakan adalah pengerahan kekuatan dengan menerjunkan aparat dan intelijen untuk menyelesaikan persoalan.

Menurut dia, cara-cara semacam ini merupakan propaganda politik masa Orde Baru dan merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Sebab, menurut dia, hal ini akan menciptakan teror yang akhirnya makin menyempitkan ruang berekspresi.

Sementara itu Staf Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian menjelaskan, BIN akan dikerahkan untuk mengidentifikasi gerakan masyarakat khususnya yang menolak RKUHP. Padahal, menurut dia, Proses pembuatan UU seharusnya didekati dengan cara-cara dialogis, bukan menyebar ketakutan dengan mengintai dan memata-matai masyarakat.

Keterlibatan BIN ini sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Ia mengatakan pelibatan BIN dalam sosialisasi ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

“Memang instruksi presiden pada rapat (rapat terbatas) tanggal 2 Agustus 2022, menginstruksikan kami jajaran pemerintah ada beberapa hal. Pertama, sosialisasi RKUHP ini harus dilakukan secara masif,” kata Eddy.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah