NEW DELHI|ACEHINFO-India melarang salah satu kelompok Muslim, Front Populer India (PFI), pada Rabu (28/9), sehari setelah menangkap lebih dari 100 pemimpin front tersebut.
Kementerian Dalam Negeri India mengumumkan larangan ini setelah aparat menggelar penggerebekan di kantor-kantor PFI di berbagai penjuru negara. Dalam penggerebekan itu, aparat India juga menangkap lebih dari seratus pemimpin PFI di tempat.
“Front Populer India dan asosiasi atau afiliasinya terbukti terlibat dalam pelanggaran serius, termasuk terorisme dan pendanaannya,” demikian pernyataan Kemendagri India yang dikutip Reuters.
Kemendagri India juga menjabarkan bahwa PFI terlibat “pembunuhan keji, mengabaikan konstitusi negara, mengganggu ketertiban umum, dan hal lain yang merugikan integritas, keamanan, dan kedaulatan negara.”
Lebih jauh, Kemendagri India juga melarang sejumlah kelompok yang berafiliasi dengan PFI, yaitu Yayasan Rehab India, Front Kampus India, Dewan Imam Seluruh India, dan Konfederasi Nasional Organisasi Hak Asasi Manusia.
Mereka juga melarang Front Perempuan Nasional, Front Junior, Yayasan Pemberdayaan India, dan Yayasan Rehab Kerala.
Pemerintah kemudian menyatakan bahwa mereka juga menemukan “serangkaian kaitan hubungan internasional PFI dengan kelompok-kelompok teroris global.
Menurut Kemendagri India, sejumlah anggota PFI juga bergabung dengan ISIS, berpartisipasi dalam “kegiatan teror” di Suriah, Irak, dan Afghanistan.
Hingga kini, PFI belum merespons permintaan komentar yang diajukan Reuters. Namun saat kantornya digerebek, PFI sudah menegaskan bahwa mereka tak pernah terlibat dalam kekerasan atau kegiatan anti-negara.
Beberapa tahun belakangan, Muslim di India memang terus mengeluhkan diskriminasi dan marginalisasi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Dengan dukungan dari partai pimpinannya yang beraliran Hindu nasionalis, Partai Janata Bharatiya (BJP), Modi terus menerapkan aturan diskriminatif terhadap Muslim.
Muslim sendiri merupakan salah satu minoritas terbesar di India. Sekitar 13 persen dari populasi di India memeluk agama Islam.
Selama ini, PFI kerap menggelar protes terkait aturan-aturan yang dianggap mendiskriminasi Muslim di India.
Aturan yang menjadi sorotan termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan pada 2019 lalu. Berdasarkan aturan itu, India dapat memberikan kewarganegaraan bagi imigran ilegal, kecuali yang beragama Islam.[]
