LHOKSEUMAWE | ACEH INFO – Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 77.57 poin. Angka tersebut menjadi kedua tertinggi di Aceh setelah Banda Aceh, yaitu sebanyak 85.71 poin.
Pembangunan manusia sendiri dinilai dari mutu pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe, Oriza Santifa.
“IPM dibentuk oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan. standar hidup layak, indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” katanya saat dikonfimasi acehinfo.id, Kamis, 4 Agustus 2022.
Untuk diketahui, peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan kemajuan terhadap satu daerah. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.
Namun hal tersebut justru jauh berbeda pada kenyataan yang terjadi. Meski Indeks pembangunan Manusia tinggi di Lhokseumawe, angka kemiskinan juga melambung tinggi. Penulusuran acehinfo.id melalui web resmi BPS menunjukkan angka kemiskinan di Lhokseumawe meningkat pada 2021 sebanyak 11,16%, dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,08%.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala BPS Lhokseumawe, bahwa angka kemiskinan di tahun 2021 meningkat, sementara untuk tahun 2022 belum terdata.
“Angka kemiskinan tahun 2022 belum ada, yang ada tahun 2021 sebanyak 11,16 %, sedangkan angka kedalaman kemiskinan 1,87 dan angka keparahan 0,54%,” kata Oriza.
Oriza mengatakan IPM tidak bisa dijadikan patokan terhadap angka kemiskinan karena dua hal tersebut berbeda meskipun sedikit mempengaruhi. Menurutnya kemiskinan dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan (GK)
Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
“Kedua indikator ini dihasilkan dengan metode yang berbeda. Dengan tingginya angka IPM sedikit banyaknya bisa berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, karena meningkatnya IPM bisa dipengaruhi oleh Standar hidup layak yg meningkat. Namun, perlu dicatat bahwa penghitungan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh konsumsi dan harga yang berlaku di masyarakat,” paparnya.[]
PEWARTA: MAULIDI ALFATA
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
