BANDA ACEH | ACEH INFO – Menjelang pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, Komisi V dan IV DPRA melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlaha venue, Kamis, 15 Agustus 2024.
Sidak yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, meninjau
rehab venue Base Ball dan Wood Ball Lapangan Universitas Syiah Kuala
Kegiatan ini menggunakan APBA dengan anggaran sejumlah Rp 3, 99 miliar Base Ball dan 582 juta Wood Ball.
Rizal Falevi menyampaikan, berdasarkan pengamatan tim penjelasan PPTK bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan hampir 100 persen. Namun, ada temuan kegiatan pada pekerjaan penanaman rumput di salah satu lapangan yang digunakan untuk pertandingan Wood Ball.
Dimana hampir semua titik rumput yang dilakukan penanaman tidak tumbuh dengan sempurna dan jarak antara keping rumput sangat jarang dan antar titik.
Selain itu penanaman bergelombang, keadaan ini sangat mengecewakan. Di saat yang sama saat kita meninjau pembangunan venue yang menggunakan APBN dikerjakan dengan standar yang dipersyaratkan.
Sementara, pada venue Wood Ball yang menggunakan APBA justru rumput asli kondisi lebih bagus dari yang didatangkan atau yang ditanam. Dan, informasi lain yang kami dapatkan adalah terkait ukuran lapangan yang tidak cukup sebagaimana yang dipersyaratkan oleh tim Technical Delagate (TD).
Ia menilai, bahwa pekerjaan terkesan dikerjakan asal-asalan, artinya tidak memenuhi tujuan ditanam rumput yang nantinya digunakan pertandingan, sehingga sangat rawan cedera bagi para atlet.
Terkait hal ini, tim mempertanyakan kepada Technical Delegate (TD) Base Ball untuk lingkup yang khusus dan kepada seluruh cabang plahraga yang dipertandingkan di Aceh.
“Intinya penyiapan venue bukan hanya sekedar siap secara fisik tetapi harus betul-betul terpenuhi standar untuk digunakan suatu permain tertentu, keadaan ini juga patut dipertanyakan peran konsultan pengawas, PPTK serta KPA,” ujarnya.
Ironisnya, pada kegiatan tersebut sudah dilakukan pencairan dana pelaksanaan proyek rehab venue Wood Ball. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang cukup besar bagi Komisi V dan IV DPRA.
“Jangan terkesan lepas tanggung jawab, dimama kegiatan sudah siap namun tidak dapat dipergunakan untuk PON XXI Aceh-Sumut,” ujarnya.
Melihat keadaan ini, maka tim akan meminta klarifikasi kepada PB PON Wilayah Aceh dengan melibatkan penanggung jawab kegiatan ini serta pengurus cabor tersebut,” tegasnya.[]
