BANDA ACEH | ACEH INFO – Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman, mengharapkan kepada Kapolda Aceh agar kasus konflik Hmharimau dengan pemilik kambing di Aceh timur dapat diselesaikan secara Restorative Justice (RJ).

Hal ini mengingat belum adanya langkah kongkrit dalam pengelolaan Satwa Liar di Aceh.

“Hari ini sangat tidak adil rasanya jika dia (pemilik kambing) disalahkan secara sepihak, karena pada dasarnya dia juga dilindungi oleh negara. Negara tidak hanya melindungi harimau, tetapi negara juga melindungi setiap hak warga negara,” tegas Sulaiman.

Lanjutnya, yang harus dipahami adalah konflik itu terjadi antara dua makhluk yang sama-sama dilindungi oleh negara.

Menurut Sulaiman, negara harus hadir melindungi warganya dan menjamin kebutuhan hidupnya. Apa yang dilakukan oleh pemilik kambing tersebut bukanlah kejahatan yang luar biasa, dia tidak memburu harimau tersebut untuk di perdagangkan kulitnya, tetapi dia hanya menunjukkan reaksinya dikarenakan harimau tersebut telah menerkam kambing miliknya.

Baca juga: Anggota DPRA Pertanyakan Strategi Pemerintah Aceh Atasi Konflik Satwa

“Jika perbuatan dia tersebut harus dihukum karena melanggar aturan negara, maka kita juga harus sadar melindungi hak hidup dia juga merupakan aturan negara, dan sangat jelas termaktub dalam UUD 1945,” terangnya.

Sulaiman menilai konflik satwa dengan manusia terus terjadi dikarenakan lengahnya pemangku kebijakan dalam menyiapkan langkah-langkah kongkrit dalam pengelolaan satwa liar saat ini.

Mungkin dalam hal ini merasa sama-sama terganggu (manusia dan satwa), makanya harus ada acuan khusus dulu dalam penangganan satwa hidup berdampingan dengan manusia, baru kita bisa menyalahkan siapa.

Karenanya, ia berharap agar Penegak Hukum dapat menyelesaikannya secara Restorative Justive.

“Berbicara dilindungi oleh negara, juga sama-sama di lindungi oleh negara (harimau dan manusia). Oleh karena itu, apa yang terjadi di Aceh Timur saya berharap Kapolda Aceh dapat membuka mata hatinya untuk menyelesaikannya secara damai atau Restorative Justice,” pungkas Sulaiman.[]

Editor : Izal Syafrizal