BANDA ACEH | ACEH INFO – Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) tidak begitu ambil pusing dengan mossi tidak percaya yang dikeluarkan sekumpulan eks-Tripoli. KPA menilai hal tersebut lumrah dalam sebuah organisasi dimana ada anggota yang tidak puas dengan pemimpinnya.
“Itu biasa, orang tidak puas terhadap pemimpin dan itu dimana-mana ada. Kita tidak senang dengan presiden baru, kita turunkan, kan lagee nyamok di luwa kelumbu laju (seperti nyamuk di luar kelambu),” kata Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar atau akrab disapa Abu Razak menjawab acehinfo.id, Sabtu, 19 Maret 2022.
Dia membenarkan bahwa Tgk Zulkarnaini bin Hamzah atau Tgk Ni dan Sarjani Abdullah yang ikut dalam rapat tersebut merupakan rekan-rekan sesama eks-Tripoli, dan merupakan rekan seperjuangannya dalam perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa konflik dulu.
“Tapi hari ini sayang, sayang seribu sayang, sudah damai macam ini sudah jadi lawan politik,” ujar Abu Razak.
Baca: Eks Tripoli Tidak Akui Lagi Muzakir Manaf-Abu Razak Pemimpin KPA
Abu Razak mengatakan dirinya bersama Muzakir Manaf (Muallem) tidak selamanya ditugaskan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPA. Namun, menurutnya, atas kepercayaan rekan-rekan seperjuangan mantan kombatan GAM sampai 17 tahun usia perdamaian mereka masih menjabat di tampuk kepemimpinan KPA.
“Mungkin (jika memang) dalam dua tiga hari ini ada keputusan dari kabupaten kota, Muallem nggak boleh (menjabat) lagi (sebagai Ketua KPA), kami siap aja, terbuka aja,” ujar Abu Razak.
“Tapi dengan Muallimin kemarin itu, kawan saya kenal itu. Walaupun mereka mengatasnamakan atas Aceh, itu banyak dari (eks-Tripoli) Pidie,” ungkap Abu Razak.
Abu Razak sangat menyayangkan atas tuduhan yang dilemparkan oleh rekan-rekan seperjuangannya, yang menggap dalam 15 tahun terakhir pimpinan KPA Pusat tidak bekerja. Menurut Abu Razak, kawan-kawan seperjuangannya tersebut diduga kurang membaca sehingga tidak mengetahui kondisi politik di daerah.
“Sayang juga ada anggota-anggota dewan yang sudah pernah duduk di parlemen, contoh Harun Ribee, Adly Tjalok, Amin Amroe, tapi hari ini tetap menyalahkan pimpinan tidak berbuat apa-apa, tidak menyejahterakan KPA apalagi Mu’allimin,” ungkap Abu Razak lagi.
Dia mengatakan banyak rekan-rekannya yang ikut dalam deklarasi kemarin di Pidie sudah tidak memiliki pekerjaan dan jabatan penting. Dia mencontohkan seperti Tgk Ni yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PA/KPA Pasee. “Seharusnya dia mengintropeksi diri. Tunggulah, dalam minggu ini akan ada pengganti baru itu, (Ketua) Mu’allimin baru,” lanjut Abu Razak.
Di sisi lain, Abu Razak menyikapi tudingan sekelompok Mu’allimin yang menilai KPA tidak memperjuangkan keistimewaan Aceh. Menurutnya, sebagai lembaga yang menaungi mantan kombatan GAM, KPA tidak bertugas untuk memperjuangkan keistimewaan Aceh tersebut. Tugas KPA menurut Abu Razak adalah sebatas pada koordinasi agar 50.000 mantan kombatan GAM tidak boleh keluar dari garis komando.
“Itu tugas kami, sekarang (anggota) KPA sudah kembali menjadi masyarakat biasa, tetapi ada garis komandonya, Muallem ditunjuk oleh Wali Nanggroe Malek Mahmud Al Haytar sebagai Ketua KPA dan saya wakilnya sekarang, dan komandonya ada di wilayah masing-masing, ada panglima dan panglima muda, serta panglima sagoe,” papar Abu Razak.
Sementara masalah memperjuangkan dan mempertahankan kekhususan Aceh, menurut Abu Razak, itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur dan DPR sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Menurutnya KPA tidak boleh masuk dalam ranah tersebut.
“Mungkin kawan-kawan saya itu sudah lupa, kurang membaca koran mungkin, tapi sayang seribu kali sayang dari dulu, dari Libya kita satu, dari hutan Aceh mempertahankan (bersatu), tapi hari ini dalam keadaan 17 tahun damai (malah pecah),” pungkas Abu Razak.[]
