BANDA ACEH | ACEH INFO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, merilis capaian penegakan hukum selama tahun 2024. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Suhendri, SH MH, Selasa, 7 Januari 2024 menjelaskan capaiaan kinerja itu sebagai dedikasi tinggi dalam penegakan hukum.
Suhendri merincikan, di bidang Tindak Pidana Umum, Kejari Banda Aceh telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap 296 perkara, pelaksanaan pra penuntutan 238 perkara, penuntutan 261 perkara, eksekusi 282 perkara.
Dalam mendukung pelaksanaan qanun Kejari Banda Aceh juga telah menerima SPDP 59 perkara, pelaksanaan pra penuntutan 57 perkara, pelaksanaan penuntutan 46 perkara, eksekusi 45 perkara.
Bidang Tindak Pidana Umum juga melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung No.4929 K/Pid.Sus/2024 atas nama terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Sigli dan menyetorkan uang rampasan ke Kas Negara sebesar Rp.1.675.950.000.
Baca Juga: Polda Aceh Gagalkan Perdagangan Anak Korban Hendak Berangkat ke Balikpapan
Sementara Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan 2 perkara penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pelatihan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2021 dan 2022 dan dugaan tindak pidana korupsi pada penyelewengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 9 Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021, 2022, 2023 ditingkatkan ke penyidikan.
Kemudian 12 perkara penuntutan diantaranya Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Buku Tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 dengan kerugian negara sebesar Rp2.651.761.745, Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan bantuan biaya pendidikan dengan kerugian negara sebesar Rp 3.585.000.000.
Selain itu juga ada tindak pidana korupsi dana ganti rugi pada pengadaan tanah untuk kebutuhan lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang bersumber dari Dana APBK Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp 1.008.057.375, serta tindak pidana korupsi penyelewengan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh Tahun 2020 dengan kerugian negara sebesar Rp 7.215.125.020.
“Tiga perkara sedang dalam upaya hukum banding, dan lima perkara sedang dalam upaya hukum kasasi, serta empat perkara yang telah dieksekusi,” ungkap Suhendri.
Baca Juga: Pansus Tambang Penting Untuk Membuka Tabir Pengelolaan SDA
Suhendri menambahkan, di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), kejari Banda Aceh telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp14.515.787.298 dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 950.869.458. Kejari Banda Aceh juga telah menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 2.963.923.126.
Di Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti telah melakukan penyitaan barang bukti sebanyak 208 perkara, pengembalian barang bukti sebanyak 94 perkara dengan 41 perkara diantar langsung kepemiliknya (korban), serta pemusnahan barang bukti sebanyak 112 perkara.
Masih menurut Suhendri, Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan telah melaksanakan lelang online dua perkara dengan total penyetoran Rp. 5.244.000, penjualan langsung barang rampasan 15 perkara dengan total penyetoran Rp. 55.285.000, melalui uang rampasan sebanyak empat perkara dengan total penyetoran Rp 1.677.634.000, melalui uang pengganti sebanyak dua perkara dengan total penyetoran Rp.370.984.000, sedangkan melalui denda sebanyak tiga perkara dengan total penyetoran Rp. 8.000.000.
“Selain itu satu unit kapal penangkap ikan asing bleesing GT.69 dari Kementerian Kelautan dan perikanan dengan no : b.456/men- sj/pw.420/ix/2023 tanggal 7 sept 2023 sedang dalam proses hibah,” jelasnya.[]
