BANDA ACEH | ACEH INFO — Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja lokal di Aceh. Padahal saat ini banyak warga Aceh yang kesulitan mencari kerja hingga akhirnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri orang.
Kondisi ini membuat miris, lantaran kenyataan tidak sebanding dengan harapan banyak pihak. Apalagi KEK disebut telah ada di Aceh sejak 2018. Alih-alih menyerap tenaga kerja, KEK Arun sejauh ini juga belum beroperasi sebagaimana mestinya.
“Masih sebatas cerita,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya, yang hadir bersama Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, saat bertemu dengan pengelola KEK Arun di Aula PT PIM Aceh Utara, Senin, 24 Oktober 2022 kemarin.
Pon Yaya sepakat dengan Pj Gubernur Aceh agar segera mengerjakan apa saja yang sudah ditindaklanjuti. Terlebih tujuan awal keberadaan KEK Arun di Aceh adalah upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menjelaskan masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai terkait KEK Arun hingga saat ini. “Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun, saat ini sudah dibahas,” ujar Gubernur.
Selain itu, pihaknya juga telah meminta bantuan kepada PT PIM dan PT PEMA terkait lahan yang dapat dimanfaatkan untuk KEK Arun.
“Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK. Saya juga sudah bertemu dengan PT PIM untuk mengetahui bagaimana rencana aksinya, harus ada tenggat waktunya, jika tidak, ya akan terus seperti ini. Sudah empat tahun kita hanya meninjau, rapat, rapat dan rapat,” kata Pj Gubernur.
Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK, mulai dari Bener Meriah hingga Lhokseumawe, agar dapat memilih pelabuhan mana yang dapat dimanfaatkan.
Pj Gubernur mengungkapkan, di KEK Arun terdapat sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.600 hektar di antaranya dimiliki oleh Elman. “Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan.”
“Sudah sejak 2018 diresmikan, tetapi hingga saat ini belum berjalan. Tadi dalam pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, juga mengharapkan kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi beras dan komoditi lainnya,” pungkasnya.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
