29.6 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

Kesal, Cage Bilang Buat Apa BRA Kalau Tidak Ada Dana?

BANDA ACEH | ACEH INFO – Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Azhari atau akrab disapa Cage kesal dengan kondisi minimnya realisasi anggaran yang diakomodir pemerintah Aceh setiap tahunnya. Padahal, BRA merupakan salah satu amanah Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) yang memiliki segudang tanggung jawab dalam mempertahankan perdamaian di Serambi Mekkah.

Kekesalan tersebut kian menjadi setelah usulan anggaran dari BRA pada tahun 2022 jauh dari harapan. Menurut Azhari Cage, BRA awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp550 miliar. Namun, pihak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) hanya mengakomodir pagu anggaran sebesar Rp24,8 miliar.

“Awalnya kita mengajukan Rp555 miliar. Kemudian hasil rapat di Bappeda, yang di-acc hanya Rp55 miliar. Lalu terjadi realisasi lagi, rapat lagi, diberikan Rp50 miliar, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022, ada lagi rapat di Bappeda yang memanggil Kabag Program dan diberikan pagu sebesar Rp24,8 miliar,” ungkap Azhari Cage menjawab acehinfo.id, Sabtu, 28 Mei 2022.

Menurutnya pagu anggaran sebesar Rp24,8 miliar tersebut sangat jauh dari usulan awal yang diberikan BRA. Dengan pagu anggaran tersebut, menurut Azhari Cage, hanya cukup untuk gaji PNS di BRA, gaji pekerja BRA, uang KKR Aceh, dan dana peringatan hari damai Aceh serta operasional kantor.

“Dengan uang segitu, nyaris program tidak bisa kita jalankan,” lanjut Azhari Cage.

Padahal menurut Azhari dana sebesar Rp550 miliar yang diajukan BRA memiliki agenda penting dalam penguatan perdamaian di Aceh. Salah satunya adalah untuk lahan eks kombatan. Menurutnya, selama ini pihak pemerintah di tingkat kabupaten dan kota gencar melakukan sertifikasi lahan guna mempercepat proses pengadaan lahan untuk eks kombatan, tapol/napol dan korban konflik.

Selain itu, dana sebesar Rp550 miliar yang diajukan tersebut juga diplotkan untuk rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

Menurut Cage, saat ini BRA menerima banyak sekali proposal program yang berkaitan dengan penguatan perdamaian di Aceh. Jumlah pengajuan program tersebut menurutnya bahkan sudah mencapai puluhan ribu dan itu termasuk rekomendasi dari KKR Aceh. “Makanya selama ini kita kewalahan kalau tidak ada anggaran,” kata Cage.

Inilah yang diharapkan Cage agar Gubernur Aceh dalam hal ini TAPA dan DPRA untuk memberikan perhatian penuh kepada BRA. Apalagi menurutnya badan tersebut merupakan amanah MoU Helsinki dan merupakan wujud inplementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Tugas utamanya adalah terciptanya reintegrasi dan menjaga perdamaian Aceh. Jadi kalau tidak ada dana, buat apa ada BRA kalau tidak dikasih anggaran. Maka lebih baik dibubarkan saja kalau tidak mendapat perhatian dari semua pihak,” tambah Cage.

Kondisi seperti ini membuat Cage khawatir atas harapan korban konflik, tapol/napol, maupun eks kombatan GAM yang telah mengusulkan program kepada BRA. Ketiadaan anggaran seperti kondisi seperti hari ini menurutnya telah membuat BRA tersudut. “Setelah proposalnya diajukan, nanti datang marah-marah, sumpah serapah kepada BRA. Padahal apa yang bisa kita bantu, dana tidak ada,” ungkap Cage.

Azhari Cage sangat berharap TAPA dan Banggar DPRA mengakomodir usulan anggaran dari BRA. Dia bahkan bersyukur jika plot anggaran yang diterima hanya setengah dari usulan BRA. “Pengajuan kan Rp550 miliar, ditanggung setengah atau Rp200 miliar, itu programnya sudah bisa jalan,” lanjut Cage.

Selama ini pemerintah terus menjanjikan pemenuhan hak eks kombatan seperti pemberian lahan perkebunan. Namun faktanya saat ini belum satu hektar pun yang diberikan.

“Ini kan menjadi dilema sudah 17 tahun perjalanan MoU Helsinki. Makanya kita mendesak TAPA dan Banggar DPRA agar program BRA ini bisa berjalan. Watee ureung laen duk, hom ih watee awai. Watee lon duk nyoe kon, pane ta tem meunan-meunan, karena saat kita berada di sini tujuan utama adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi hak eks kombatan, Tapol/Napol, dan masyarakat korban konflik,” pungkas Cage.[]

spot_img

Terkait

1 KOMENTAR

  1. Amanah nyoe amah jeh, padahai cuma kepentingan ke lompok, hana leubeh di kombatan yg ubit, hana meureupok menye hana meuleh , pue lom keu rakyat .
    Loeng leubeh setuju BRA nyan di hapus aja oleh pemerintah Aceh,hana deuh dapak goet meubacut, yg na chit termen beukah..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERKINI