BANDA ACEH | ACEH INFO – Koalisi NGO HAM Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk tidak menerbitkan izin pertambangan apapun di kawasan Beutong Ateuh Banggalang.

“Jikapun pemerintah tetap mengeluarkan izin pertambangan dikawasan Beutong Ateuh maka harus ada persetujuan dari masyarakat, karena masyarakat di Beutong Ateuh sudah aman dan damai hidup di alam yang belum terjamah oleh perusahaan-perusahaan yang merusak kawasan,” sebut Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil, Senin, 29 Mei 2023.

Pemerintah harus merujuk pada putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan izin PT Emas Mineral Murni, bukan asalan tidak sesuai aturan hukum akan tetapi lebih pada menjaga cagar budaya yang ada di beutung Ateuh.

Selain itu juga, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi hal yang wajar karena mereka melakukan aksi tersebut untuk mempertahankan tanahnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Diharapkan kepada pemerintah untuk tidak menggunakan pihak keamanan untuk melakukan teror terhadap masyarakat yang menolak pertambangan dikawasan tersebut.

Pemerintah harus banyak membaca sejarah terkait dengan Beutong Ateuh banggalang yang pernah terjadi peristiwa kelam terhadap Teungku Bantaqiah jangan sampai terulang kembali di bumi Beutong Ateuh Banggalang,” tandasnya.[]