27.9 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

NGO HAM Usul Pencabutan Pasal Pelecehan dan Pemerkosaan Anak di Qanun Jinayat

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Dua pasal dalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dianggap tidak berpihak pada korban. Namun, dua pasal tersebut justru kerap menjadi rujukan hakim dalam memberikan vonis yang berkaitan dengan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak di Aceh.

“Ada dua pasal yang kita usulkan untuk dicabut dan itu sudah kita sampaikan kepada Komisi I DPR Aceh untuk dimasukkan dalam Raqan Prioritas perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat,” ungkap Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, Selasa, 13 September 2022.

Dia mengatakan kedua pasal yang dimaksud adalah Pasal 47 dan Pasal 50. Dari penelusuran acehinfo.id, Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak maksimal 90 bulan penjara. Sementara Pasal 50 terkait pemberian hukuman bagi orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dengan ancaman paling lama 200 bulan bui.

Meskipun kedua pasal tersebut memiliki hukuman penjara, tetapi dalam pelaksanaannya banyak pelaku yang hanya diganjar cambuk sebagai pengganti kurungan badan. Pelaksanaan hukum seperti inilah yang dianggap tidak berpihak kepada korban karena pelaku dapat kembali bebas usai mendapat hukuman cambuk.

“Padahal dari sejumlah kasus yang kita temui menerangkan bahwa pelaku pelecehan maupun pemerkosaan terhadap anak kerap dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Tentu saja hukuman seperti ini sangat berpengaruh bagi psikologis korban yang kembali bertemu dengan pelaku, apakah itu dia pamannya, tetangganya, ayahnya dan sebagainya,” papar Khairil.

Dia menyebutkan sudah seharusnya kasus yang melibatkan anak sebagai korban menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut, menurut Khairil, lebih tegas mengatur tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku daripada Qanun Jinayat.

“Ini perlu untuk memberi rasa keadilan terkait perlindungan terhadap anak. Apalagi yang dilakukan tersebut adalah kejahatan, bukan semata-mata pelanggaran,” katanya lagi.

Dia berharap seluruh elemen di Aceh mau berpihak pada anak yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan. Apalagi anak adalah generasi bangsa yang perlu dilindungi.

“Intinya kita berharap dapat memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Ini dasar kita mengusulkan dua pasal dalam qanun tersebut,” kata Khairil.

Khairil berharap permintaan pencabutan dua pasal dalam Qanun Aceh itu tidak serta merta memunculkan opini negatif bagi pihaknya. Dia juga menampik bahwa usulan pencabutan itu bukan berarti NGO HAM Aceh anti terhadap syariat Islam.

“Permintaan mencabut pasal dalam Qanun Jinayah tersebut bukan berarti NGO HAM Aceh anti syariat, tetapi lebih kepada menuntut keadilan bagi korban. Secara tertulis, ada hukuman penjara, tetapi di implementasi kan seringkali cambuk. Itu menjadi alternatif dan rujukan hakim setiap memberikan hukuman,” pungkasnya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah