YOGYAKARTA|ACEHINFO-Panwaslih Provinsi Aceh mendapatkan anugrah keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif, dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Penghargaan itu diterima kordinator Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data informasi Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, SH.I, MH.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Dr. Bachtiar Baetal, SH.MH, selaku Tim Asistensi/Tenaga Ahli Bawaslu RI. Prosesi penyerahan apresiasi itu berlangsung pada acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pusat data dan Informasi bawaslu di Yogyakarta, (9/11).
“Kami mengucapkan syukur karena ini merupakan bentuk apresiasi dan sangat berguna bagi kami untuk meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi publik dalam penyebaran dan pengawasan kepemiluan,” kata
Penganugerahan keterbukaan informasi itu diberikan kepada Bawaslu provinsi yang dinilai memiliki kinerja baik dalam keterbukaan informasi publik. Panwaslih Aceh menjadi satu dari sejumlah lembaga pengawas pemilu di daerah, yang mendapatkan penghargaan ini.
“Panwaslih Aceh terus berupaya meningkatkan pemenuhan data dan informasi publik terkait pelaksaan Pemilu, yang saat ini tahapan-tahapannya sedang mulai berlangsung,”sebutnya.
Sebelumnya saat membuka rapat koordinasi tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi menenkankan pentingnya penguasaan teknologi informasi oleh para pengawas Pemilu.Menurutnya, dunia kepemiluan bakal banyak memanfaatkan teknologi informasi di masa depan.
“Penyelenggara Pemilu dituntut menguasasi teknologi informasi, karena kedepan pengawasan pemilu bakal berbasis teknologi informasi, dan yang kedua pelayanan data dan informasi bagi publik,”ujarnya.
kata dia, dalam mengawal Pemilu berintegritas, arah dan kebijakan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, harus mengedepankan peningkatan kualitas penanganan pelanggaran dan pengelolaan sistem teknologi informasi serta pelayanan dan informasi kepemiluan bagi publik. Puadi juga berharap jajaran struktural memberikan dukungan kepada para pimpinan bawaslu di daerah.
“Terkait supporting system kesekretariatan Bawaslu, kedepan para pimpinan jajaran Bawaslu daerah perlu didukung oleh para kepala bagian terkait dengan kegiatan data dan informasi agar kegiatan data dan informasi berjalan dengan baik,” ujarnya.[]
