25.1 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Pelaksanaan APBA 2021, Dari Tingginya Pengangguran Hingga Beasiswa Tidak Tepat Sasaran

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menyorot sejumlah program dalam Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2021. Salah satu hal yang mendapat sorotan Banggar adalah tingkat kemiskinan Aceh yang masih terpuruk.

Banggar melalui Juru Bicara dr Purnama Setiabudi dalam sidang paripurna DPRA pada Kamis, 30 Juni 2022, menyebutkan angka kemiskinan di Aceh masih tinggi dan tidak sepadan dengan penerimaan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp88 T sejak 2008 hingga 2021, serta nominal APBA sejak lima tahun terakhir. Selain itu, Banggar juga menyorot tentang tingginya angka pengangguran yang berada di peringkat kedua, di Sumatera, setelah Kepulauan Riau.

Menurut Banggar DPR Aceh, salah satu penyumbang angka pengangguran di Aceh disebabkan oleh kurang investasi, dan merger perbankan syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini menurut Banggar mengakibatkan terbatasnya perbankan yang beroperasi di Aceh. Padahal dulunya di Aceh beroperasi BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI, BNI, dan Mandiri. Sementara saat ini hanya ada satu Bank Syariah Pemerintah ditambah satu Bank Pemerintah Daerah atau Bank Aceh Syariah.

“Tentu ini berpengaruh pada perputaran ekonomi yang mengakibatkan semakin terbebannya ekonomi Aceh karena terbatasnya lembaga pembiayaan yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Aceh.”

Selain itu, angka pengangguran Aceh juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menghapus tenaga kontrak di seluruh Indonesia.

“Ini berdampak terhadap penghapusan tenaga kontrak di Pemerintah Provinsi Aceh lebih kurang 10 ribu ditambah lagi tenaga kontrak pada 23 kabupaten/kota se-Aceh,” kata dr Purnama.

Banggar juga menemukan beberapa kasus di SKPA seperti Bappeda dimana terdapat nomenklatur kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPA tersebut, yaitu belanja ternak potong, belanja modal bangunan peternakan/perikanan dan belanja bahan-bahan/bibit ternak dan bibit ikan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 5.777.816.075.

“Badan Anggaran DPR Aceh sangat prihatin atas kasus tersebut, karena ini mencerminkan ketidakhati-hatian dan lemahnya perencanaan penyelenggara Pemerintah Aceh dalam menyusun anggaran,” ujar Tezar Azwar yang turut membacakan pendapat Banggar dalam paripurna kemarin.

Kasus ini kian menjadi sorotan lantaran terjadi di Bappeda yang semestinya memberikan keteladanan dalam perencanaan, realisasi dan evaluasi anggaran yang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

Selanjutnya, Banggar juga bependapat beasiswa anak yatim yang tidak terealisasi dan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Padahal, menurut Banggar, bantuan pendidikan merupakan bentuk kegiatan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022. Selain itu, program Aceh Carong termasuk bantuan pendidikan untuk anak yatim yang tidak optimal realisasinya, yang mencapai Rp1 miliar lebih karena ketiadaan data dari perguruan tinggi sasaran.

“Persoalan ini disinyalir akibat buruknya koordinasi BPSDM Aceh dengan perguruan tinggi sebagai pengusul bantuan penerima biaya pendidikan. Selain persoalan tersebut, yang lebih parah lagi ditemukan bukan warga Aceh sebagai penerima beasiswa, ini sebuah kecerobohan BPSDM Aceh dalam menetapkan penerima beasiswa,” ungkap Tezar Azwar.

“Banggar DPR Aceh meminta agar kasus-kasus seperti di atas menjadi pelajaran agar SKPA lebih profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah terhadap tugas dan fungsinya,” sambung Azwar.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah