BANDA ACEH | ACEH INFO – Pengendalian inflasi menjadi isu utama yang dibahas dalam rapat koordinasi kepala daerah seluruh Aceh yang berlangsung pada Kamis, 13 Oktober 2022. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Penjabat (Pj) Gubernur dan Bupati/Wali Kota, dan para Sekda serta Kepala Bappeda kabupaten dan kota se-Aceh.
“Isu inflasi ini hal utama yang harus dituntaskan bersama,” kata Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek membacakan paparan Penjabat Gubernur Aceh.
Dadek menyebutkan, inflasi Aceh masih tinggi dan berada di angka 7,38 pada September 2022. Dia menyebutkan perlu langkah bersama agar pengendalian inflasi dapat dilakukan.
Isu stunting juga menjadi prioritas utama dalam rakor tersebut. Disebutkan, perlu intervensi secara spesifik agar kasus stunting dapat turun secara cepat.
Penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu dilakukan sehingga perlu ditentutkan lokasi prioritas intervensi di kantong kemiskinan, atau daerah padat penduduk miskin pada masing-masing kabupaten dan kota.
“Juga persiapan pemilu dan pilkada,” kata Dadek.
Terkait persoalan pemilu, Dadek mengatakan Gubernur telah memberikan arahan agar bupati dan wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pimpinan partai agar semua tahapan pemilu dan pilkada berjalan lancar.
Selain itu, ada beberapa permasalahan Realisasi Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2022. Untuk itu, Gubernur meminta agar bupati dan wali kota melakukan rapat teknis dengan SKPK terkait agar kegiatan DOKA dapat terlaksana sesuai jadwal.
Isu selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. Bupati dan wali kota diharapkan agar memastikan di APBK 2023 tersedia anggaran pemberdayaan ekonomi. Mereka dipersilahkan untuk mengundang para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.
Ada juga permasalahan banjir yang kerap berulang di Aceh Utara. Untuk persoalan itu, perlu adanya upaya mitigasi bencana. Di mana upaya dilakukan mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana masa darurat.
Isu terakhir adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, yang ditargetkan untuk direvisi dari Rancangan Qanun RTRW serta akan selesai pada tahun 2022.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
