LANGSA | ACEH INFO – Pengumuman hasil kerja Komisi I DPRK Langsa tentang 10 nama calon anggota KIP Kota Langsa, pada Selasa, 1 Agustus 2023 dinila tidak lazim
Pengumuman itu bersifat konstitutif secara kelembagaan kewenangannya ada pada DPRK Kota Langsa yang didelegasikan kepada komisi yang membidangi Hukum Pemerintahan dan Politik .
Menurut Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2018 Perubahan Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, pengumuman dilaksanakan paling lambat lima hari kerja setelah uji kepatutan dan kelayakan.
“Setelah diumumkan DPRK menggelar Panmus untuk mengagendakan rapat paripurna guna menetapkan calon anggota KIP Kota Langsa,” sebut salah seorang Pengacara dari Aceh Legal Consult (ALC), Muslim A Gani, melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 2 Agustus 2023.
Baca juga: Ini Nama Calon Anggota KIP Hasil Kerja Komisi I DPRK Langsa
Selanjutnya, keputusan deklaratif ini ditandatangani oleh pimpinan DPRK Langsa dalam rentang waktu dua hari kerja dan kemudian DPRK Kota Langsa mengajukan kepada KPU RI untuk di SK kan .
Sementara itu, kata Muslim, pengumuman nama calon anggota KIP Kota Langsa yang dilakukan oleh Ketua DPRK Langsa dan didampingi Komisi I sudah melebihi 30 puluh hari.
“Jadi limitatif yang berikan Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 sudah dilanggarnya ,hal ini tentu tidak lagi dijamin validitas para calon pemenang, sehingga konsekwensinya KPU RI akan sangat sulit menerbitkan keputusan yang dilanggar ketentuan tersebut,” tegas Muslim.
Karenanya,selaku tim advokat yang merupakan kuasa hukum penggugat, berkemungkinan akan menarik Ketua KPU RI sebagai tergugat apabila ada indikasi melanggar undang undang yang berpotensi diterbitkan SK KPU RI, ini tergantung peincipal kami.
“Kami selaku tim advokat hanya bertugas sebagai penerima kuasa, jika lanjut ya lanjut dan berhenti ya berhenti, namun tidak bisa berhenti begitu saja,” pungkasnya.[]
