BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan adanya alokasi anggaran di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2022 yang patut diaudit investigasi. Diharapkan dengan adanya audit yang dilakukan, anggaran tersebut benar-benar diterima dan bermanfaat oleh para korban konflik di Aceh.
“Kami menilai nomenklatur anggaran, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik Provinsi Aceh I dan II tersebut layak untuk dilidik dan dilakukan audit investigasi atau menyeluruh,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Rabu, 30 November 2022.
Dari penelusuran MaTA, Pemerintah Aceh pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp13 miliar dalam APBA. Anggaran sebesar itu disebutkan Alfian sebagai peredam gelombang protes relawan terhadap Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh pada masa itu.
“Kemudian oleh mantan Kepala BRA, Azhari Cage, menyampaikan kepada publik bahwasanya dia sebagai Ketua BRA saat itu tidak memegang data penerima atas bantuan tersebut,” kata Alfian.
Azhari Cage juga tidak mau bertanggung jawab karena pengelolanya berada di Deputi I BRA. “Menurut kami penyampaian tersebut adalah serius dan perlu ada perhatian semua pihak, terutama bagi Penyidik dan BPKP Aceh untuk melakukan penyelidikan dan audit investigasi,” kata Alfian lagi.
Alfian mengatakan uang Rp13 miliar tersebut bernilai besar dan jika salah dalam pengelolaannya, maka mengalami dampak buruk dan sangat luas terhadap keberlangsungan kehidupan para korban konflik Aceh saat ini.
Berdasarkan penelusuran MaTA dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh tahun 2022 ditemukan adanya nama paket Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh I dengan Pagu Rp 1.000.000.000 berada di bawah satuan kerja BRA. Paket ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 950.600.000 yang dimenangkan CV TAP, beralamat di Kabupaten Pidie.
Di Satuan Kerja BRA pada Tahun 2022 juga ditemukan adanya nama paket Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh II dengan pagu anggaran Rp 12.550.000.000. Nilai kontrak paket ini sebesar Rp 11.840.585.760 dan dimenangkan oleh CV DDP yang beralamat di Kota Lhokseumawe.
“Mata sangat menaruh harapan, BRA perlu segera membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lurus selurus penggaris karena mereka mengelola dana publik dan bukan anggaran warisan keluarga,” tambah Alfian.
Jadi, menurut Alfian, siapa pun berhak untuk mengetahui mekanisme anggaran di BRA. Apalagi dana yang ada di lembaga tersebut diperuntukkan bagi korban konflik Aceh.
Menurut Alfian jika anggaran BRA salah dalam pengelolaannya, maka telah menimbulkan kejahatan luar biasa. Publik pun menurutnya pantas untuk untuk meminta Penyidik dan BPKP Aceh agar melakukan langkah-langkah yang patut guna mengungkap hal tersebut secara terang dan gamblang.
“Sehingga korban konflik tidak dijadikan sebagai objek para pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu tidak terjadi manipulasi data atas para korban selaku yang berhak menerima bantuan, sehingga dibutuhkan kepastian hukum terhadap keadilan atas bantuan tersebut,” pungkas Alfian.[]
