25.2 C
Banda Aceh

TERKINI

POPULER

Pertamina Siap Beberkan Data Pengguna Nakal BBM Subsidi di Aceh

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Jejak kendaraan yang diduga “menyelundupkan” bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh kini mulai terdata di PT Pertamina. Perusahaan minyak negara itupun siap membeberkan data kepada penegak hukum jika diperlukan, terkait siapa pemilik kendaraan yang diduga bermain hingga menyebabkan BBM bersubsidi kerap kosong di SPBU.

“Sekarang sudah bisa langsung datanya, misalnya nanti ada stakeholder yang lain, penegak hukum, kita sudah bisa buka datanya. Ada 81 kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak lebih dari 800 liter dalam seminggu, luar biasa sekali,” ujar Sales Area Manager Retail Pertamina Aceh, Arwin Nugraha, dalam rapat koordinasi pengendalian dan pendistribusian jenis BBM di Aceh yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPR Aceh, Kamis, 5 Januari 2023 kemarin.

Arwin mengatakan kuota BBM Subsidi termasuk biosolar sebenarnya telah cukup dipasok untuk Aceh. Pada tahun 2021, kata dia, realisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk Aceh mencapai 373 ribu kiloliter. Jumlah ini kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 360 ribu kiloliter. Namun guna menjaga stabilitas ekonomi di Aceh, pihak PT Pertamina mendapat perintah untuk untuk menyalurkan BBM Subsidi melebihi kuota yang ditentukan pada tahun 2022 di Aceh.

“Dan ini terbukti hingga September, kami sudah menyalurkan 297 ribu kiloliter biosolar, padahal kuota sampai bulan September itu hanya sampai 270 ribu. Jadi kami salurkan di atas alokasi yang sebenarnya,” kata Arwin.

Hal ini kemudian membuat kuota BBM Subsidi biosolar untuk Aceh menjadi naik pada Triwulan IV dari 360 ribu kiloliter menjadi 410 ribu kiloliter. Dari kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah Pusat memiliki komitmen untuk menaikkan kuota sehingga alokasi BBM subsidi solar untuk Aceh sebenarnya sudah cukup.

Lantas kenapa terjadi antrian di SPBU?

Arwin dalam rapat tersebut mengakui adanya aktivitas tidak wajar yang menyebabkan biosolar di Aceh seringkali kosong di SPBU. Dia kemudian merujuk pada data realisasi penyaluran solar subsidi pada tahun 2022 terjadi kenaikan rata-rata mencapai 1.130 kiloliter per hari. Hal ini menurutnya jauh berbeda dengan realisasi tahun 2021 yang jumlah rata-rata penggunaan BBM subsidi solar hanya 1.020 kiloliter per hari.

“Naik 20%, sangat tidak wajar. Padahal untuk kondisi yang normal apabila harga disparitas antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi itu wajar, itu kenaikannya per tahun itu cuma 2% hingga 3%,” ungkap Arwin.

Menurutnya tahun lalu ketika adanya kondisi geopolitik di Eropa yang turut memicu harga minyak naik dari 80 dolar sekarang sempat mencapai 110 dolar, akhirnya disepakati harga disaparitas solar dari Rp 5.150 sementara harga nonsubsidi mencapai Rp20 ribu.

“Apakah mungkin kenaikan ini dikarenakan perekonomian yang wajar seperti angkutan barang atau orang sampai 20 persen kenaikannya? Kan tidak wajar,” lanjut Arwin.

Inilah yang kemudian membuat PT Pertamina memberlakukan sistem subsidi tepat untuk mencegah permainan di lapangan. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan penggunaan BBM subsidi tidak tepat sasaran dapat diminimalisir karena adanya kuota yang diterapkan.

Selain itu, menurut Arwin, dengan adanya sistem tersebut, maka akan memudahkan PT Pertamina untuk melacak serta menemukan alamat pengguna BBM Subsidi secara tidak wajar tersebut. “Sekarang sudah bisa langsung datanya, misalnya nanti ada stakeholder yang lain, penegak hukum, kita sudah bisa buka datanya. Ada 81 kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak lebih dari 800 liter dalam seminggu, luar biasa sekali,” kata Arwin.

Baca: DPRA Protes SE Pj Gubernur Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi

Selama ini, menurutnya, operator SPBU hanya dapat mencatat plat kendaraan yang mengisi BBM Bersubsidi setiap kali transaksi. Namun, kata dia, pihak terkait tidak pernah tahu data pemilik kendaraan tersebut sehingga jika terjadi ketidakwajaran dalam penggunaan BBM bersubsidi tidak dapat diambil kebijakan tertentu. “Kalau sekarang kita tahu datanya, nomor KTP berapa, alamatnya dimana, jadi kalau ada yang tidak wajar, kita sudah bisa langsung datanya,” lanjut Arwin.

Arwin dalam rakor tersebut juga mengungkapkan adanya 946 kendaraan yang masing-masingnya mengisi solar bersubsidi sebanyak enam kali dalam sepekan. Data semua kendaraan tersebut, kata Arwin, sudah tercatat oleh pihak PT Pertamina berkat sistem yang diterapkan saat ini. “Kalau yang dulu sekadar nomor polisi pada kendaraan, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang punya,” katanya.

Arwin juga membeberkan nomor plat kendaraan asal Sumatera Utara yang tercatat mengisi bahan bakar di Aceh Barat sebanyak sembilan kali. Sementara jumlah volume BBM yang diisi mencapai 640 liter dalam seminggu terakhir. “Ini yang paling besar, yang pelaporan dari daerah, justru BL yang melakukan pengisian sebanyak 15 kali dengan jumlah volume 1.194 liter,” ungkap Arwin seraya menyebutkan nomor polisi  kendaraan yang diduga mengisi BBM bersubsidi tidak wajar tersebut.

Meskipun sudah mendapat data terduga pemain nakal BBM bersubsidi, Arwin mengaku PT Pertamina tidak dapat mengambil tindakan lantaran mereka hanya sebagai operator penyalur. Sementara pihak yang berhak melakukan pengawasan terkait kecurangan-kecurangan seperti ini ada pada BPH Migas, yang menurut Arwin telah melakukan MoU dengan Polri, Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan.

“Jadi sekarang kita sudah punya mekanisme,” ujar Arwin yang mendukung penerbitan Surat Edaran (SE) pembatasan BBM bersubsidi sebagai langkah awal untuk penindakan terhadap pengguna BBM Bersubsidi nakal di Aceh.[]

spot_img

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI