26.1 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Pj Gubernur Aceh Diminta Evaluasi SKPA

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Aceh menilai Pj Gubernur Achmad Marzuki belum berhasil membenahi birokrasi bobrok di Aceh. Hingga tiga bulan menjabat bahkan Achmad Marzuki belum terlihat berupaya membenahi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), meskipun baru posisi Sekda yang digeser.

“Dikhawatirkan Pj Gubernur Aceh akan tetap mewarisi kebobrokan birokrasi yang telah diwariskan pendahulunya. Padahal secara regulasi proses mutasi sah-sah saja dilakukan oleh seorang penjabat kepala daerah, sejauh merujuk kepada aturan yakni dengan persetujuan tertulis Mendagri dan persetujuan KASN,” kata Kabid Humas KAMI, Akmilul Fazlan, Senin, 12 September 2022.

Dia mengatakan jika merujuk Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara jelas ditegaskan bahwa JPT hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Mirisnya, kata Akmilul, ada Kepala SKPA yang sudah menjabat lebih dari lima tahun dan bahkan tujuh tahun. “Masih tetap nyaman dengan jabatannya padahal tanpa adanya prestasi nyata,” kata Akmilul.

Seharusnya menurut Fazlan, pejabat yang sudah menjabat lima tahun lamanya dapat dimutasi. Dia mencontohkan para pejabat yang dimaksud seperti Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh, serta Kepala Kesbangpol Aceh.

Selanjutnya ada juga pejabat yang sudah menjabat lebih dari empat tahun seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Kepala Dinas ESDM, Kepala DSI Aceh, dan Kepala Rumah Sakit Jiwa.

Selain itu, KAMI juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja para pejabat SKPA yang sudah “bertahta” lebih dari tiga tahun masa jabatannya. Menurutnya jika kinerja para pejabat tersebut tidak maksimal, bahkan bagi kepala SKPA yang baru satu tahun menjabat, juga dapat dilakukan mutasi.

“Pada Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS jelas-jelas dikatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun dalam suatu jabatan, dan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Di sini sangat jelas termaktub bahwa seorang kepala SKPA sah-sah saja dievaluasi jika kinerjanya tidak maksimal selama waktu yang diberikan tersebut, untuk itu proses evaluasi kinerja kepala SKPA yang telah menjabat selama satu tahun harus dievaluasi,” jelasnya.

Dia berharap kepemimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki dapat membawa perubahan nyata bagi Aceh. Namun menurut KAMI, langkah awal yang mesti dilakukan adalah mengevaluasi secara kongkret kinerja perangkatnya, yakni kepala-kepala SKPA yang merupakan lokomotif dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan Aceh.

“Jika tidak dilakukan evaluasi dan mutasi segera, maka jabatan satu tahun yang begitu singkat tersebut tidak akan dapat dimaksimalkan oleh Pj Gubernur untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan membawa perubahan Aceh,” ujarnya.

Pihaknya juga meyakini bahwa Mendagri dan KASN akan menyetujui pelaksanaan usulan mutasi kepala SKPA jika diajukan Pj Gunernur Aceh. Namun tentunya setelah dilakukan evaluasi secara mendalam.

“Kami yakin Mendagri akan menyetujui pelaksanaan mutasi sesuai aturan yang belaku. Kami juga yakin Mendagri juga menginginkan yang terbaik untuk Aceh,” tutupnya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah