BANDA ACEH | ACEH INFO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang akan ditunjuk tidak cukup bermodal meuturi get (kenal baik) hanya karena popularitasnya. Namun, seorang Pj Gubernur yang diusulkan nantinya diharapkan get meuturi atau benar-benar dikenal baik secara watak, prilaku, integritas, kapabelitas, keberanian, dan keberpihakannya untuk Aceh.

Hal ini diingatkan oleh Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab akrap disapa Tu Sop, menyikapi penunjukkan Pj Gubernur yang bakal memimpin Aceh dalam beberapa bulan mendatang.

“Intinya beu ta turi get, bek asal get meu turi (benar dikenal baiknya, benar dalam integritas dan kapasitas bukan sekedar benar terkenal orangnya, padahal belum tentu dia orang benar),” tegas Tu Sop dalam siaran pers yang diterima awak media, Sabtu, 21 Mei 2022.

Menurutnya Pj Gubernur Aceh memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Inilah yang menurutnya diperlukan sosok berintegritas, memiliki kapasitas dan mampu bermanuver demi kepentingan Aceh untuk melanjutkan roda pemerintahan pasca berakhirnya kepemimpinan Nova Iriansyah.

Selain itu, Pj Gubernur Aceh yang bakal ditunjuk Presiden RI nantinya diharapkan seorang yang amanah. Hal ini mengingat besarnya anggaran Aceh yang harus diselamatkan serta dimanfaatkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.

“Jangan sampai anggaran untuk prioritas masyarakat tersebut menjadil SiLPA atau justru tidak cukup karena lebih mementing belanja daerah yang kurang manfaatnya. Jika ini terjadi, maka maksud negara untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh tentu akan mengalami hambatan,” lanjut Tu Sop.

Tu Sop juga berharap kepemimpinan Pj Gubernur yang akan memerintah Aceh selama 2,5 tahun mampu mengemban amanah. Apalagi Aceh merupakan provinsi yang menyandang daerah Syariat Islam.

“Jika tidak amanah akan berpengaruh terhadap pada status Aceh yang menyandang daerah Syariat Islam, ini akan menjadi fitnah bagi agama bahwa seakan-akan orang Islam di Aceh tidak mampu mengelola anggaran dengan amanah, suka pada kemubaziran dan kikir terhadap rakyatnya,” tegas Tu Sop.

Tu Sop juga berharap Pj Gubernur Aceh mampu melakukan terobosan-terobosan cerdas, baik secara regulasi maupun kegiatan pembangunan yang menyelamatkan anak bangsa. Dia mencontohkan terobosan yang dimaksud seperti mampu menjadikan syariat Islam sebagai nilai-nilai dasar dalam pembangunan Aceh, baik itu dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan menjadi penghubung atas kepentingan Aceh dengan pemerintah Pusat.

“Pj Gubernur harus dapat menghubungkan nilai Syariat Islam dalam semua sektor pembangunan, menerapkan prinsip halal haram di agama bukan pada makanan saja, tapi halal haram itu harus hadir di isu infrastruktur, sosial, ekonomi dan pelayanan publik,” lanjutnya.

Dia mencontohkan tindakan korupsi yang tidak dilakukan bukan karena takut ditangkap saja, tetapi juga juga karena nilai perbuatannya haram yang pasti akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak.

“Jika Tuhan saja mereka tidak takut, maka tidak mungkin Pj Gubernur akan menjadi tauladan bagi masyarakat Aceh,” ujarnya lagi.

Intinya, menurut Tu Sop, Pj Gubernur Aceh harus memiliki kemampuan menjadikan syariat sebagai kekuatan pembangunan. Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga diminta menjadikan Syariat sebagai solusi atas bebagai persoalan yang sedang mendera Aceh.

“Sehingga Syariat Islam bukan saja sebagai alat hukuman saja, tapi juga sebagai konsep pembinaan serta perbaikan sendi-sendi kehidupan seluruh masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Dia juga meminta Pj Gubernur yang ditunjuk untuk melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh jika tidak memiliki strategi memperbaiki sendi kehidupan di daerah tersebut. Menurutnya saat ini fungsi MPU Aceh sangat lemah dalam penentuan semua kebijakan. Hal tersebut menurut Tu Sop lantaran MPU hanya dijadikan lembaga produksi rekomendasi tanpa memiliki kekuatan untuk mengevaluasi pemerintah sejauh mana saran/rekomendasi MPU teriplementasikan dalam pemerintahan Aceh.

“Kita berharap Pj Gubernur mendatang, siapapun beliau, dapat menghubungkan ini dengan baik, hingga pembagunan Aceh berjalan nantinya adalah pembangunan yang bersendikan Syariat Islam,” pinta Tu Sop.

Tu Sop juga mengingatkan Pemerintah Pusat yang bakal menunjuk Pj Gubernur dapat mengedepankan kepentingan Aceh, bukan kepentingan ambisi elit politik atau bahkan karena kepentingan kelompok tertentu.

“HUDA Aceh siap berkolaborasi dan bersinergi dengan siapapun Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk, selama dalam koridor kepentingan Aceh sebagai daerah khusus sekaligus istimewa yang bersendikan Syariat Islam,” pungkas Tu Sop.[]