27.9 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Pon Yahya Sorot Hukum Laut dan Potensi Konflik Empat Pulau di Aceh Singkil

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Hukum Adat Laot Aceh sangat sejalan dengan Konvensi PBB 1982 yang dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982 terkait hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Hal inilah membuat nelayan Aceh wajib menolong siapapun yang membutuhkan bantuan di laut, termasuk para imigran Rohingya.

“Itu sangat sejalan dengan hukum laut internasional (UNCLOS),” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya saat berbicara dalam seminar internasional bertema Rescue of Refugees at the Sea: Loopholes Between Indonesian Law and Adat Aceh. Seminar ini digelar Yayasan Geutanyoe di Hotel Hermes Place, Banda Aceh, Selasa, 28 Juni 2022.

Aceh, menurut Pon Yahya, selama ini menjadi daerah terdepan yang terlibat dalam penyelamatan pengungsi di Indonesia. Penyelamatan yang dilakukan tentunya dilakukan tanpa mengenyampingkan kedaulatan negara serta mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Dia berharap seminar internasional tentang penyelamatan di laut tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dipadukan antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum adat dalam upaya penangganan pengungsi. Selain itu, pembahasan dalam seminar tersebut juga diharap dapat menjadi rujukan bagi produk hukum yang memberikan perlindungan bagi penyelamat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Seperti diketahui, Aceh kerap disambangi para pengungsi Rohingya dari Myanmar dengan berbagai dalih, baik karena terdampar atau sekadar menjadi daerah transit. Dengan berulangnya kedatangan para imigran dari Myanmar tersebut, para pihak terutama elemen sipil berharap Aceh memiliki qanun khusus untuk penanganan pengungsi. Hal ini dirasa perlu agar para penyelamat yang bersandar pada hukum Adat Laot Aceh tidak terjerat pidana.

Di sisi lain, Ketua DPRA turut menyorot perkara sengketa empat pulau di Aceh Singkil antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Dia khawatir sengketa tersebut dapat berpotensi bentrok fisik antaran nelayan Aceh dan Sumut. Sengketa ini bahkan dikhawatirkan dapat memicu disintegrasi bangsa dan membuat rasa percaya masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat akan kembali memudar.

Padahal, menurut Pon Yahya, permasalahan batas Aceh menjadi poin penting dalam perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Terkait tapal batas ini bahkan dicantumkan dengan jelas dalam poin 1.1.4 tentang perbatasan Aceh, dan poin 1.1.4 tentang teritorial laut Aceh dalam nota kesepakatan damai tersebut.

Selaku Ketua DPRA, Pon Yahya berharap Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Aceh dapat segera menyelesaikan polemik tapal batas itu. Apalagi menurutnya dalam penentuan titik koordinat yang menyebabkan masuknya empat pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayah Tapanuli Tengah tersebut dilakukan sepihak tanpa merujuk peta 1 Juli 1956.

“Sehingga bisa kita katakan keputusan tersebut cacat hukum. Permasalahan Aceh tidak hanya persoalan sektoral umum saja, tetapi harus dikaitkan dengan MoU Helsinki yang sudah menjadi semacam konstitusi baru bagi Aceh,” tutup Pon Yahya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah