25.2 C
Banda Aceh

TERKINI

POPULER

Presiden Akui Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Amnesty International: Tidak Ada Arti

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Presiden Joko Widodo baru saja mengakui tiga kasus pembununan massal yang dilakukan tentara selama masa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, pengakuan tersebut diangap tidak memiliki arti tanpa adanya pertanggung jawaban hukum terhadap para pelaku.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Rabu, 11 Januari 2023.

“Menurut pendapat kami, pengakuan Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM di masa lalu tersebut tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum,” kata Usman Hamid.

Meskipun demikian, Amnesty International Indonesia menghargai sikap Presiden Joko Widodo dalam mengakui terjadinya pelanggaran HAM sejak tahun 1960-an di Indonesia. Menurutnya pernyataan ini sudah lama tertunda mengingat penderitaan para korban yang dibiarkan dalam kegelapan tanpa keadilan, kebenaran, dan pemulihan selama beberapa dekade.

“Namun, pengakuan belaka tanpa upaya mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu hanya akan menambah garam pada luka korban dan keluarganya. Sederhananya, pernyataan Presiden tersebut tidak besar artinya tanpa adanya akuntabilitas,” sambung Usman Hamid dalam pernyataannya.

Dia mengatakan pemerintah hanya memilih 12 peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, sementara secara nyata mengabaikan kengerian kejahatan yang sudah terkenal lainnya, seperti pelanggaran yang dilakukan selama operasi militer di Timor Timur, tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa penyerangan 27 Juli 1996, atau kasus pembunuhan Munir 2004.

Menurut Usman Hamid, kelalaian ini merupakan penghinaan bagi banyak korban. Pemerintah mengabaikan fakta bahwa proses penyelidikan dan penyidikan setengah hati selama ini – termasuk dalam empat kasus yang tidak disebutkan detailnya dalam pernyataan hari ini – telah menyebabkan pembebasan semua terdakwa dalam persidangan pengadilan HAM terdahulu.

“Jika Presiden Joko Widodo benar-benar berkomitmen untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM berat, pihak berwenang Indonesia harus segera, efektif, menyeluruh, dan tidak memihak menyelidiki semua orang yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu di mana pun dan, jika ada cukup bukti yang dapat diterima, menuntut mereka dalam pengadilan yang adil di hadapan pengadilan pidana,” ujarnya.

Usman Hamid mengatakan Menkopolhukam Mahfud MD tidak bisa hanya mengatakan bahwa pengadilan HAM terdahulu membebaskan semua terdakwa, hanya karena tidak cukup bukti. Sebab, kata dia, selama ini lembaga yang berwenang dan berada langsung di bawah wewenang Presiden, yaitu Jaksa Agung, justru tidak serius dalam mencari bukti melalui penyidikan.

“Kami mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa mengakhiri impunitas melalui penuntutan dan penghukuman pelaku adalah satu-satunya cara untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan kebenaran dan keadilan sejati kepada para korban dan keluarganya. Pelaku harus dihadapkan pada proses hukum, jangan dibiarkan, apalagi sampai diberikan kedudukan dalam lembaga pemerintahan,” tutur Usman Hamid.

Latar belakang

Pada 26 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Tim PPHAM memiliki tiga mandat utama, yakni melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, dan merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan Keppres tersebut, Tim PPHAM wajib menyelesaikan mandatnya pada 31 Desember 2022. Hari ini, Rabu, 11 Januari 2023, tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden tersebut dilaporkan telah menyerahkan dan memaparkan temuannya ke Presiden Joko Widodo.

“Berdasarkan salinan Ringkasan Eksekutif Tim PPHAM yang kami terima, Tim PPHAM tidak menemukan adanya faktor tunggal atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu,” ungkap Usman Hamid.

Tim PPHAM, kata dia, menyebutkan bahwa terdapat “tindakan negara yang secara normatif merupakan bagian dari tindakan pelanggaran HAM yang berat,” seperti pembunuhan, penculikan, penghilangan orang secara paksa, dan lain-lain, serta “tindakan lainnya yang meneguhkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat,” seperti penjarahan, pembakaran properti, dan penghilangan status kewarganegaraan.

Namun, menurutnya, ringkasan tersebut tidak menjelaskan secara detail temuan Tim PPHAM dan tidak merekomendasikan mekanisme penyelesaian yudisial.

Dalam keterangan pers yang dilakukan di Istana Merdeka hari ini, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah mengusahakan penyelesaian secara yuridis atas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut. Namun empat kasus yang sudah dibawa ke Mahkamah Agung malah bebas dengan alasan tidak cukup bukti secara hukum. Selain itu, Menkopolhukam kemudian mengatakan penyelesaian KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) juga mengalami jalan buntu karena terjadi saling curiga di tengah-tengah masyarakat. “Oleh sebab itu presiden mencoba dan memulai membuka jalan menyelesaikan kebuntuan ini dengan membentuk tim [PPHAM].”

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dia turut menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius pada 1982-1985, peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989.

Presiden Jokowi juga menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet pada 1998-1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999, peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002, peristiwa Wamena Papua pada 2003, serta Peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada 2003.

Baca: Ini Pelanggaran HAM Berat di Aceh yang Diakui Jokowi, yang Lain Gimana?

Sementara itu, hingga hari ini berbagai korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya masih mendesak penyelesaian kasus melalui jalur yudisial.

Usman Hamid turut merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut disebutkan, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dapat diadili melalui mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Sementara untuk kasus-kasus yang terjadi setelah tahun 2000 dapat ditempuh melalui mekanisme pengadilan HAM, “dan pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa.”

Alhasil, kata dia, jika negara benar-benar ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, maka penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc bagi kasus-kasus yang belum pernah diadili wajib diselenggarakan. Selain itu, kata Usman Hamid, proses pengusutan dan pengadilan HAM atas kasus-kasus yang sudah pernah diselenggarakan wajib dibuka kembali, tetapi dengan terdakwa baru, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando.

“Amnesty mengingatkan bahwa setiap kegagalan untuk menyidik atau membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka pengadilan memperkuat keyakinan para pelaku bahwa mereka memang tidak tersentuh oleh hukum,” pungkas Usman Hamid.[]

spot_img

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI