27.9 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

PTUN Banda Aceh Kabulkan Gugatan PAR, KIP Hormati Putusan

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Amanah Reformasi (PAR) terhadap KIP Aceh. PTUN juga mewajibkan KIP Aceh selaku pihak tergugat untuk mencabut tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran parlok calon peserta Pemilu pada 14 Agustus 2022.

PTUN Banda Aceh dalam putusannya juga menyatakan eksepsi-eksepsi tergugat tidak diterima.

“Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi (PAR),” bunyi putusan tersebut.

PTUN Banda Aceh juga mewajibkan KIP Aceh untuk menindaklanjuti putusan PTUN yang dimaksud paling lama tiga hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan.

“Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp311.000,” bunyi putusan PTUN Banda Aceh.

Terkait hal ini, Divisi Teknis Penyelenggara KIP Aceh, Munawarsyah, mengaku KIP Aceh belum menerima salinan putusan tersebut. Namun, KIP Aceh sudah mengetahui adanya putusan itu melalui e-court PTUN Banda Aceh.

“Pada prinsipnya, KIP Aceh menghormati Putusan PTUN tersebut dan akan melaksanakannya sesuai Pasal 471 ayat 7 UU 7/2017,” kata Munawarsyah.

Meskipun demikian, KIP Aceh akan mempelajari amar putusan terlebih dahulu dan baru kemudian akan melaksanakan putusan secara teknis. Untuk sementara ini, kata Munawarsyah, KIP Aceh sedang mengonsultasikan putusan tersebut kepada KPU RI.

Lebih lanjut, kata Munawarsyah, secara teknis putusan PTUN ini memiliki konsekuensi kepada tahapan jadwal pemilu, khususnya kegiatan verifikasi administrasi perbaikan yang sedang berlangsung.

“Jadi kita akan memastikan terlebih dahulu jadwalnya, misalnya dalam amar putusan mewajibkan KIP Aceh untuk mencabut Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan PAR, artinya PAR harus memenuhi dan melengkapi kembali dokumen persyaratan pendaftaran yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan, ini perlu diatur mekanisme dan waktunya,” papar Munawarsyah.

Begitu juga dengan verifikasi administrasi di KIP Aceh dan Vermin keanggotaan oleh KIP Kab/Kota, yang menurut Munawarysah memerlukan waktu. Demikian juga dengan klarifikasi kegandaan anggota serta verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratannya.

Selain itu, KIP Aceh juga meminta kepada pimpinan dan operator Sipol PAR untuk mengomunikasikan dengan helpdesk dan admin Sipol KIP Aceh terkait data PAR di Sipol terhadap pemenuhan persyaratan dokumen kepengurusan, domisili kantor dan syarat minimal 1/1000 keanggotaan di setiap kepengurusan di kecamatan dalam kabupaten/kota yang di-upload kepengurusannya.

“Hal ini penting untuk diperhatikan, karena pemenuhan dan kelengkapan persyaratan pendaftaran ini, jika lengkap kita akan berikan tanda terima dan lanjut tahapan verifikasi administrasi,” katanya.

Baca: Gugatan Ditolak Panwaslu Aceh, PAR akan Cari Keadilan ke PTUN

Sebelumnya diberitakan, PAR menggugat keputusan KIP Aceh yang menyatakan partai tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu 2024. Awalnya partai yang dipimpun Khaidir TM tersebut melaporkan perihal itu kepada Panwaslu Aceh. Namun, gugatan yang dilayangkan ditolak. Tak terima dengan hasil tersebut, Khaidir TM pun belakangan mendaftarkan gugatan PAR ke PTUN Banda Aceh.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah