BANDA ACEH | ACEH INFO – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh kembali mengabulkan gugatan gugatan DPP PNA hasil KLB 2019 terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Gugatan dengan nomor perkara 15/G/2022/PTUN.BNA tersebut dilakukan atas penerbitan Surat Keputusan Kanwil Kemenkumham Acceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh.
“Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh bertanggal 27 Desember 2021,” bunyi salinan putusan yang dibacakan secara ecourt, oleh Majelis Hakim yang dipimpin Effendi didampingi Riki Yudiandi dan Fajar Satriaputra, Kamis, 29 September 2022.
PTUN Banda Aceh juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tersebut. Selain itu, PTUN Banda Aceh juga menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp424 ribu.
Keputusan ini disambut baik oleh Kuasa Hukum DPP PNA versi KLB 2019, Imran Mahfudi. Dia mengatakan dengan adanya dua putusan PTUN Banda Aceh yaitu bernomor 6/G/2022/PTUN.BNA dan 15/G/2022/PTUN.BNA yang diajukan PNA, telah membuktikan pelanggaran yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Aceh.
“Untuk itu kami mengharapkan kepada Kanwil Kemenkumham Aceh untuk bisa segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut,” kata Imran Mahfudi kepada acehinfo.id melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kuasa Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, Erlizar Rusli mengatakan pihaknya tetap menghargai putusan hakim PTUN Banda Aceh. Namun, kata Erlizar, Kemenkumham Aceh akan melakukan upaya hukum banding.
“Sehingga bisa dimaknai putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap,” kata Erlizar.
Selaku pemerintah, kata Erlizar, Kemenkumham Aceh masih akan tetap melaksanakan isi keputusan terhadap pengesahan yang sudah dikeluarkannya. “Jadi kita tunggu aja hasil akhirnya apa dan bagaimana,” pungkas Erlizar.
Wartawan acehinfo.id juga mencoba menghubungi Kuasa Hukum DPP PNA, Haspan Yusuf Ritonga, SH., MH selaku pihak Tergugat II Intervensi. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Haspan Yusuf Ritonga belum menyikapi pertanyaan wartawan.[]
