26.5 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Puluhan Buruh Minta DPR Aceh Revisi Qanun No 7 Tahun 2014

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Puluhan buruh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera merevisi Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar di kantor DPR Aceh, di Banda Aceh, Selasa, 20 September 2022 siang.

Selain menuntut adanya revisi terhadap qanun tersebut, para buruh yang dikoordinir oleh Ketua DPW FSPMI Provinsi Aceh, Habibi Inseun tersebut, juga menuntut DPR Aceh untuk segera mengeluarkan petisi surat penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kebijakan kenaikan harga BBM di saat kondisi pasca pandemi Covid-19 dirasakan sebagai kebijakan yang sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi pekerja atau buruh,” kata orator dalam unjuk rasa yang diterima Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani serta Wakil Ketua Komisi V, Irfannusir tersebut.

Orator menyebutkan saat ini berbagai permasalahan ekonomi masih menghimpit kaum pekerja atau buruh dan rakyat secara keseluruhan. “Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada kenaikan semua harga barang dan jasa, dan ini dipastikan akan menyengsarakan pekerja atau buruh,” lanjut orator yang disambut teriakan dukungan dari para pengunjuk rasa.

Unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 10.30 WIB itu juga mendesak DPR Aceh dan Gubernur Aceh untuk membuat petisi penolakan terhadap pemberlakuan Omnibus Law serta aturan turunan di bawahnya karena dianggap inskonstitusional.

Terkait sejumlah tuntutan buruh tersebut, Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani mengatakan pihak legislatif di Aceh dengan tegas menolak kenaikan harga BBM di Indonesia. “Persoalan revisi qanun sudah masuk dalam Prolega (Program Legislasi) inisiatif DPR Aceh dan itu juga inisiatif Komisi V DPR Aceh,” kata Falevi.

Falevi mengatakan terkait problem investasi yang terjadi di Singkil juga akan mendapat pengawalan dari Komisi V. Namun dirinya meminta perwakilan buruh untuk menyampaikan secara detil terkait permasalahan tersebut agar dapat diadvokasi bersama. “Kami akan turun ke sana untuk memastikan tidak ada satupun rakyat Aceh yang dizalimi,” kata Falevi.

Sementara Irfannusir dalam kesempatan yang sama juga membenarkan bahwa 81 anggota DPR Aceh ikut menolak penetapan kenaikan harga BBM. Dia mengatakan sangat mustahil anggota DPR Aceh tidak memihak kepada rakyat.

“Namun perlu diingat, kami sebagai lembaga legislatif hanya menyuarakan apa yang bapak ibu sampaikan kepada kami. Sementara yang mengeksekusi kebijakan adalah pihak eksekutif,” kata Irfannusir.

Dia turut menyikapi permasalahan terkait investasi yang terjadi di Aceh Singkil, yang dilaporkan menyengsarakan buruh. “Jangan nanti perusahaan-perusahaan itu, ada Sambo lain di belakang perusahaan itu. Karena itu kita harapkan bapak-bapak mau menyurati Kapolda Aceh terkait permasalahan di Aceh Singkil,” kata Irfannusir.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah