BANDA ACEH | ACEH INFO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi penolakan kenaikan harga harga bahan bakar minyak (BBM), pada Kamis, 8 September 2022. Salah satu di antaranya meminta dilakukan reformasi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang paling penting ketiga adalah reformasi BUMN,” kata Ketua HMI Cabang Banda Aceh, Zuhal Riski Maulana Fauzi, saat diwawancarai, pada Kamis, 8 September 2022.

Alasan dilakukan reformasi dalam tubuh instansi pemerintah tersebut dikatakannya, karena mengingat ada beberapa BUMN yang saat ini dianggap selalu merugikan namun tetap mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Melihat kondisi itu, seharusnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) sudah harus mengambil sikap tegas terhadap sejumlah perusahaan BUMN yang dinilai menjadi beban APBN.

Selain itu, HMI Cabang Banda Aceh juga menyinggung terkait Mega Proyek Mercusuar berupa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menggunakan APBN mencapai ratusan triliun rupiah.

“Seharusnya Pak Jokowi selaku presiden mampu menahan egonya yang memang dia punya cita-cita untuk ada ibu kota baru di Indonesia,” ucap Zuhal.

“Jangan dikorbankan rakyat demi proyek yang diagung-agungkan. Rp500 triliun itu angka yang besar untuk APBN,” imbuhnya.

Mereka meminta proyek tersebut dibatalkan dan APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN dialihkan untuk menangani kenaikan BBM. Sedangkan kepada pihak Pertamina diminta untuk peka dengan melakukan pemotongan gaji para pejabatnya.

“Dan dari Pertamina, kami mengharapkan ada reformasi, ada sense of crisis (kepekaan) dari Pertamina sendiri, ya turunkanlah gaji komisarisnya yang Rp2 miliar itu dan yang di bawah-bawahnya lagi. Harapannya itu,” ujarnya.

Berikut lima tuntutan HMI Cabang Banda Aceh:

• HMI Cabang Banda Aceh menolak kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat dengan kondisi nasional saat ini dan akumulasi subsidi energi yang masih digunakan pada harga Rp88,7 Triliun dari Rp508 triliun.
• HMI Cabang Banda Aceh menolak atas pembangunan IKN yang membebankan kondisi APBN Indonesia yang hampir lebih kurang Rp500 triliun. Di mana yang skema awalnya dari tanpa menyerap APBN namun berbanding terbalik saat ini.
• HMI Cabang Banda Aceh mengecam BUMN yang terus merugi serta tidak menjalankan amanat konstitusi Negara Indonesia yang terancam gagal dalam menjalankan tugas untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.
• HMI Cabang Banda Aceh mendorong pemerintah untuk menyelamatkan APBN dari beban Mega Proyek Mercusuar di Indonesia.
• HMI Cabang Banda Aceh menggugat rezim yang represif merespons rakyat.[]

PEWARTA: MUHAMMAD