27.9 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

© Jasa Web Design Banda Aceh : Creatv.id

Serahkan LPJ TA 2021, Sekda Aceh Barat Sebut Pendapatan Daerah Capai Rp1,34 T

spot_img

MEULABOH | ACEH INFO – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan secara simbolis buku rancangan qanun tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat, Marhaban, dalam pembukaan rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRK setempat, di Meulaboh, Rabu, 29 Juni 2022.

“Dengan selesainya proses audit dan pemberian opini terhadap laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Aceh, dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2021 dapat diajukan ke DPRK Aceh Barat untuk dilakukan pembahasan,” ujar Marhaban saat membacakan sambutan tertulis Bupati Aceh Barat.

Ia menjelaskan di dalam rancangan qanun ini memuat laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021, yang meliputi neraca per 31 Desember 2021, laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir hingga 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya buku rancangan qanun dan rancangan peraturan Bupati Aceh Barat.

Selain itu, rancangan qanun ini juga memuat laporan arus kas untuk tahun yang berakhir hingga 31 Desember 2021, laporan perubahan saldo anggaran lebih hingga 31 Desember 2021, laporan operasional hingga 31 Desember 2021, serta laporan perubahan ekuitas hingga 31 Desember 2021.

Raqan tersebut juga berisi catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir hingga 31 Desember 2021.

Lebih lanjut, Marhaban menyampaikan realisasi pendapatan daerah Aceh Barat mencapai Rp 1,34 triliun lebih atau 101,47 persen dari yang ditetapkan sebesar Rp 1,32 triliun lebih. Sedangkan realisasi belanja daerah pada TA 2021 sebesar Rp 1,34 triliun lebih, atau sebesar 94,55 persen dari yang ditetapkan sebesar Rp 1,42 triliun lebih.

“Selanjutnya untuk pembiayaan netto yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan realisasi sebesar Rp 112,13 miliar atau 112,02 persen dari besaran anggaran 100,09 miliar lebih,” ujar Marhaban.

Ia mengatakan uraian dan penjelasan secara rinci akan termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat TA 2021, yang akan diserahkan kepada dewan dalam bentuk Raqan Kabupaten Aceh Barat tentang pertangunggung jawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2021. Selanjutnya pemerintah berharap laporan keuangan tersebut dapat dilakukan pembahasan bersama melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRK.

“Kami berterima kasih sekaligus mengapresiasi semua pihak, khususnya para anggota dewan yang terhormat, atas kerja keras dan kolaborasi yang baik hingga Pemkab Aceh Barat kembali memperoleh penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Aceh atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021,” kata Marhaban

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Kamarudin mengatakan, rapat paripurna keempat ini rencananya akan berlangsung hingga 20 Juli 2022. Sementara mekanismenya meliputi pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), dilanjutkan dengan penyampaian pendapat Banggar dalam forum rapat paripurna, selanjutnya diberi kesempatan kepada fraksi–fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Kemudian, kata dia, dilanjutkan dengan penjelasan dan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi serta diakhiri dengan agenda pendapat akhir fraksi.

“Hari kamis 30 Juni hingga 6 Juli 2022, anggota DPRK Aceh Barat melalui daerah pemilihan masing-masing akan melakukan peninjauan ke lapangan guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan TA 2021,” kata Kamarudin.

Pada hakikatnya, kata dia, pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2021 merupakan evaluasi antara rencana pendapatan dengan realisasi pendapatan. “Selain itu, pertanggung jawaban APBK Aceh Barat juga merupakan evaluasi rencana belanja dengan realisasi belanja serta untuk mengetahui besaran SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) pada tahun tersebut,” katanya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI

© Jasa Web Design Banda Aceh : Gamiah