26.5 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

POPULER

Soal TNI Keturunan PKI, Fadli Zon Singung Islamophobia

JAKARTA|ACEHINFO-Dibolehkannya keturunan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) melamar menjadi prajurit TNI masih menjadi perhatian. Bahkan hal itu kini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Politisi partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, ideologi komunisme dan PKI masih terlarang hingga saat ini. Namun menurutnya yang perlu lebih diwaspadai adalah gerakan komunisme gaya baru yang memecah belah bangsa, dan anti agama termasuk membenci agama Islam.

“Juga komunisme ‘gaya baru’ yang perwujudannya seperti memecah belah bangsa, adu domba, anti agama termasuk Islamophobia,”  kataFadli Zon, akun instagram @fraksipartaigerindra, yang diposting Sabtu (2/4).

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, sebenarnya tak masalah keturunan PKI mendaftar dan lulus sebagai anggota TNI. Bahkan hal itu menurutnya sudah tak dilarang lagi pasca reformasi. Fadli Zon mengaku setuju dengan sikap dan pernyataan panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Sebenarnya tak ada larangan bagi keturunan PKI sejak reformasi, selama setia pada Pancasila dan RI,” katanya.

Selain meminta publik mewaspadai komunisme gaya baru, Fadli juga meminta masyarakat mewaspadai upaya memutar balikan sejarah dan membelokan sejarah tertentu.

“Seperti kasus Kamus Sejarah yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan nama KH Hasyim Asy’ari,” tambahnya.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai dibolehkannya keturuan PKI mendaftar jadi anggota PKI adalah langkah progresif. Menurutnya larangan ajaran komunisme tak boleh diterapkan secara membabi buta.

“Lalu apakah membatasi hak anak cucu orang-orang yang dicap sebagai kader maupun simpatisan PKI untuk ikut serta membela negara itu adil? Tentu tidak. Itu diskriminatif. Konstitusi jelas mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara,” katanya seperti dikutip CNN Indonesia.

Dia yakin kebijakan itu tak akan menimbulkan kegaduhan di internal TNI. “Kegaduhan hanya akan terjadi di eksternal dan itu wajar saja. Dengan penjelasan yang baik, menurut saya perubahan kebijakan itu akan bisa dipahami,” kata Fahmi. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

MINGGU INI