25.2 C
Banda Aceh

TERKINI

POPULER

Terkait Lawatan Anies Baswedan ke Aceh, Ini Kata Bawaslu

spot_img

BANDA ACEH | ACEH INFO – Lawatan Anies Baswedan ke Aceh beberapa waktu lalu sempat dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) oleh seseorang. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun disebut telah mencuri start kampanye dalam kunjungannya ke Aceh.

Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyimpulkan tidak ada pelanggaran yang ditemukan selama Anies Baswedan berada di Aceh. Hal ini disampaikan Bawaslu menyikapi laporan MT yang juga disebut tidak memenuhi syarat materiil.

“Hasil menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan terlapor (Anies Baswedan) terkait penandatangan petisi dukungan jadi presiden saat salat Jumat di Baiturrahman pada 2 Desember,” kata Anggota Bawaslu, Puadi, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Seperti diketahui, seseorang berinisial MT melaporkan peristiwa dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden dengan terlapor Anies Baswedan. Menurut pelapor, seperti dilansir cnnindonesia.com, peristiwa tersebut terjadi pada 2 Desember di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Bawaslu telah memberikan waktu dua hari bagi pelapor untuk melengkapi laporan tersebut. Berdasarkan kajian awal, laporan itu juga disebut memenuhi syarat formal, tetapi tidak memenuhi syarat materiil.

Meskipun demikian, Bawaslu dalam siaran persnya turut mengimbau kepada bakal calon presiden (bacapres) untuk tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu. Sebab, menurut Bawaslu, saat ini bukan waktunya untuk berkampanye.

“Undang-Undang Pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan Pemilu untuk mengampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye,” kata Puadi.

Bawaslu turut mengingatkan kepada seluruh pihak untuk patuh terhadap tahapan yang telah ditetapkan KPU. Hal ini guna mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat menciderai keadilan Pemilu dan merawat prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas.

Ada empat poin imbauan yang dikeluarkan Bawaslu terkait hal tersebut. Salah satunya terkait tidak menggunakan politisasi SARA dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye. Setiap orang, termasuk pengurus atau anggota Parpol maupun pejabat negara juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan. “Serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggara Pemilu,” bunyi salah satu imbauan Bawaslu.

Selain itu, pejabat negara juga diimbau untuk menahan diri agar tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatanya untuk kepentingan partai politik dan golongan tertentu.[]

spot_img

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

MINGGU INI