BANDA ACEH | ACEH INFO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki diminta mengevaluasi program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA). Program tersebut disebutkan terkesan simbolik dan tidak memberi dampak serius dalam menangani stunting di Aceh.
“Secara substansi tidak memberikan dampak yang serius dalam menurunkan persentase stunting di Aceh,” kata Jubir Fraksi Golkar DPR Aceh, Ansari Muhammad.
Pendapat tersebut disampaikan Ansari saat membacakan pendapat akhir fraksi, dalam sidang paripurna DPR Aceh terkait Perubahan APBA TA 2022 pada Jumat, 23 September 2022 lalu.
Selain Fraksi Golkar, pendapat yang sama juga disampaikan Fraksi Demokrat DPR Aceh. Meski tetap konsisten dalam menyuarakan masalah stunting, tetapi Fraksi Demokrat sepakat dengan temuan Badan Anggaran DPR Aceh yang menyebutkan program GISA belum menyentuh subtansi kerja dalam menurunkan angka stunting di Aceh.
“Seharusnya masalah stunting dan imunisasi diselesaikan dari hulu ke hilir,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat DPR Aceh, Nora Idah Nita.
Menurut Fraksi Demokrat, program imunisasi dan stunting Pemerintah Aceh mampu dijalankan melalui stakeholder terkait, terutama dinas kesehatan dan dinas sosial. Pihak dinas terkait juga perlu memastikan warga stunting agar mendapatkan akses layanan kesehatan dan sosial dengan mudah.
“Secara khusus kami menginginkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat di level akar rumput (gampong) lebih ditingkatkan kinerjanya,” kata Nora.
Setakat dengan Demokrat dan Golkar, Fraksi PNA DPR Aceh juga menyarankan Pemerintah Aceh memikirkan cara yang lebih efektif dalam penananganan stunting di Aceh. Pemerintah Aceh juga diminta untuk mengevaluasi program GISA yang dianggap tidak menyentuh substansi penurunan stuntung.
“Kerjanya sporadis dan insidentil sehingga terkurasnya APBA,” kata M Rizal Falevi Kirani saat memberikan pendapat akhir Fraksi PNA.
Menurutnya stunting membutuhkan kovergensi program dari semua stakeholder, yang mampu memastikan warga stunting mendapat asupan gizi dengan katagori cukup serta dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Fraksi PNA bahkan menilai Program Rumah Gizi Gampong (RGG) cenderung lebih tepat dalam mengatasi stunting di Aceh.
Apalagi menurut Fraksi PNA, program itu turut dibantu langsung oleh pihak Puskesmas yang didukung pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, program RGG juga turut mendapat asistensi dan koordinasid ari Pemerintah Aceh dengan data penderita stunting di gampong.
“Sehingga tepat sasaran baik itu kuratif, preventif, dan prediktif dengan mengatur skema penanagan secara terstruktur, sistematis dan massif by name by adress,” ungkap Falevi Kirani. “Kami yakin dengan adanya gubernur baru dan sekda baru dapat menurunkan angka stunting di Aceh,” lanjut Falevi.[]
