BANDA ACEH | ACEH INFO – Polisi menetapkan tiga orang yang berperan sebagai koordinator lapangan (korlap) sebagai tersangka dugaan korupsi dana beasiswa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Penetapan ini merupakan hasil gelar perkara kasus korupsi dana beasiswa yang dianggarkan melalui BPSDM Aceh pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp 22.317.060.000.
“Benar, kita sudah gelar kasus korupsi beasiswa. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Sony Sonjaya dalam keterangannya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Dia merincikan masing-masing korlap yang jadi tersangka tersebut berinisial SH (korlap) DS, SL, dan MRF (korlap IUA).
Sebelumnya, penyidik juga sudah menetapkan tujuh tersangka terkait korupsi dana beasiswa ini. Ketujuh orang tersebut merupakan pegawai BPSDM dan dua orang korlap.
Seperti diketahui, Polda Aceh telah menetapkan tersangka kasus korupsi beasiswa tahun 2017 melalui gelar perkara, Selasa, 1 Maret 2022 di Mapolda Aceh.
Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya melalui Kabid Humas Kombes Winardy menyampaikan, di dalam gelar perkara, tujuh orang dinilai memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka atas kasus korupsi dana pendidikan.
Ke tujuh orang tersebut adalah SYR selaku PA, FZ selaku KPA, RSL selaku KPA, FY sebagai PPTK, SM, serta RDJ dan RK sebagai Korlap.
Pihak kepolisian juga sudah melaporkan gelar perkara penetapan tersangka tersebut baik ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, penanganan kasus korupsi beasiswa Aceh sempat berlarut sejak 2019 lalu. Uang beasiswa ini diduga dikorupsi dan menjadi bancakan anggota DPRA dari berbagai latar belakang partai politik.
Inspektorat Aceh awalnya mengendus adanya indikasi korupsi dalam pemberian beasiswa dari BPSDM itu. Pihak Inspektorat sempat mewawancarai mahasiswa dan menganalisis arus keuangan. Selanjutnya hasil tersebut diserahkan ke Polda Aceh.
Polda Aceh selanjutnya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Dari perhitungan tersebut diungkapkan adanya kerugian negara senilai Rp10 miliar.
Arus politik dalam penanganan kasus ini terbilang tinggi. Hal ini pula yang membuat proses audit investigasi sempat terhenti pada tahun 2019. Selain itu, masalah juga muncul ketika tenaga ahli anggota DPRA disebut tidak kooperatif.
Belakangan kasus ini mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selanjutnya beberapa anggota DPRA mulai diperiksa di tingkat penyidikan. Setidaknya terdapat 24 nama anggota DPRA periode 2014-2019 yang masuk dalam daftar saksi kasus itu.[]
