BANDA ACEH I ACEH INFO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kematian gajah betina yang diperkirakan masih berusia 2 tahun, yang ditemukan dalam kondisi terluka parah terutama bagian belalainya di kawasan lokasi Replanting Sawit di Desa Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Selasa (16/11/2021).
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur, Rabu (16/11/2021) dalam rilisnya yang diterima Acehinfo mengatakan, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten terlihat tidak serius dalam melakukan perlindungan terhadap satwa kunci, terlihat hampir setiap tahun ada kematian gajah yang kena terjerat kawat yang dipasang maupun di racun.
Sedangkan, sambung Muhammad Nur, Pemerintah Aceh Jaya di tahun 2019 lalu mendapatkan kouta replanting sawit seluas 1.425 hektar, yang tersebar di berbagai titik, diantaranya Desa Alue 453 Hektar, Masen dan Panter Kuyun Kecamatan Darul Hikmah – Setia Bakti 130 Hektar, Desa Gampog Baroh 50 hektar, Desa Gunong Buloh 289 hektar dan Desa Ranto Saboh 287 hektar.
Lebih lanjut, luas kawasan peremajaan sawit sudah mengganggu jalur lintas gajah hingga terancam punah satwa kunci di Aceh yang masih kaya hutan.
Akibat kegiatan perluasan peremajaan sawit di Aceh Jaya maupun di kabupaten lain, membuktikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidak memperdulikan jalur/koridor gajah, harusnya tidak diganggu atas nama bisnis/ekonomi sektor sumberdaya alam.
Pihaknya meminta kepada Dinas Perkebunan Aceh menghentikan sementara waktu kegiatan peremajaan sawit, sampai adanya penjelasan lebih rinci terkait kawasan yang boleh digunakan untuk Replanting hingga tidak lagi menganggu habitat gajah dan species kunci lainnya di Aceh.
“Disamping itu kami juga, meminta kepada BKSDA untuk mengusut tuntas kasus matinya anak gajah yang terjerat dilokasi peremajaan sawit, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab jeratan gajah ini hampir setiap tahun ditemukan, akan tetapi tidak memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu kami meminta kepada KLHK untuk mengevaluasi capaian program TFCA terkait dengan perlindungan gajah Sumatera,” pinta Muhammad Nur.
“Ketika melihat angka kematian Gajah meningkat setiap tahun menunjukan bahwa BKSDA tidak serius memberikan perlindungan terhadap Gajah Sumatera yang hampir punah,” pungkasnya.
EDITOR : FERIZAL HASAN
