BANDA ACEH | ACEH INFO — Sebanyak 20 Kwartir Cabang (Kwarcab) se-Aceh mendorong Wakil Gubernur Aceh, Cut Bang Fadhlullah maju menjadi calon Ketua Kwartir Daerah (Ka. Kwarda) Pramuka Aceh.
Dukungan tertuang dalam surat dukungan Pencalonan oleh 20 Kwarcab tertanggal 10 dan 11 Januari 2025 sebagai upaya penolakan keras politisasi organisasi jelang Musyawarah Daerah (Musda) Pramuka Aceh.
“Kami ingin estafet kepemimpinan Mualem (Muzakir Manaf) diteruskan oleh figur berintegritas. Wagub Fadhlullah memahami nilai dasar Pramuka dan punya rekam jejak membina generasi muda karena beliau sebelumnya berada di Komisi X DPR RI,” tegas Ismed Nur A.J. Hasan, Ketua Harian Kwarcab Aceh Utara yang juga merupakan Waka Abdimas & Bela Negara Kwarda Aceh yang masih menjabat saat ini, Minggu (01/6). Ia menegaskan dukungan 87% Kwarcab ini murni aspirasi akar rumput Pramuka, bukan rekayasa elit.
Ismed menyoroti upaya politisasi oleh kubu tertentu. “Ada pihak memanfaatkan Panitia Musda untuk memaksakan aklamasi calon tertentu. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi Pramuka,” ujarnya, merujuk pada isu kuat bahwa mantan Ketua Harian Kwarda Djufri Effendi berusaha menghalangi pencalonan Fadhlullah.
Ia juga mengkritik ketidaknetralan Panitia Humas Musda. “Mereka menggiring opini di beberapa media seolah Cut Bang Mualem mendukung satu kandidat. Padahal, informasi itu menyesatkan. Panitia harus adil, bukan jadi corong politik,” tegas Ismed. Ia mengingatkan media agar verifikasi berita sebelum publikasi.
Fadhlullah, menurutnya, adalah simbol penolakan politisasi. “Beliau sosok yang merakyat dan konsisten pada pendidikan karakter. Jika proses Musda jujur, kami yakin Wagub akan menang dengan dukungan mayoritas ini,” papar Ismed.
Surat dukungan 20 Kwarcab kini menjadi tameng melawan skema aklamasi. “Kita persilahkan siapa saja yang berniat memajukan Pramuka Aceh untuk jadi calon Ka.Kwarda. Kalau demokratis, kenapa takut ada kandidat lain? Jangan paksa aklamasi hanya untuk satu orang!” pungkasnya.
Pertarungan antara suara akar rumput dan manuver politik yang terjadi saat ini akan menentukan masa depan 287.721 anggota Pramuka Aceh dan Kwarda Aceh akan berisiko kehilangan roh kemandiriannya.[]
