SUBULUSSALAM | ACEH INFO – Klaim Ketua Harian Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Aceh Djufri Effendi direstui Mualem untuk maju sebagai calon ketua tidak memiliki dasar. Djufri dinilai hanya beupaya mengambil legitimasi dari nama besar, serta melanggar netralitas untuk meraih dukungan bagi dirinya.
Realitanya, sebanyak 20 Kwartir Cabang (Kwarcab) se-Aceh malah mendukung Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh setelah Mualem tidak bisa lagi maju karena sudah memimpin pramuka Aceh selama dua periode.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Kwarcab Kota Subulussalam, Muhammad Nasir, Senin, 9 Juni 2025. Nasir mangatakan sudah menanyakan langsung kepada Mualem terhadap klaim Djufri tersebut, dan ternyata tidak ada dukungan khusus untuk Djufri dari Mualem.
“Saat silaturahmi Kwarcab dengan Ka Kwarda beberapa waktu lalu, kami sudah konfirmasi langsung ke Cut Bang Mualem. Tidak ada dukungan khusus untuk Kak Djufri. Ini hanya upaya mengambil legitimasi dari nama besar beliau,” ungkapnya.
Baca Juga: 20 Kwacab Minta Wagub Fadhullah Pimpin Pramuka Aceh
Nasir mengkritik keras langkah Djufri yang dinilai melanggar prinsip netralitas sebagai Ketua Harian Kwarda. Menurutnya, Djufri memanfaatkan posisi di panitia pelaksana Musda dan jaringan lama di tubuh Pramuka untuk memobilisasi dukungan.
“Panitia harus tetap independen. Ini bukan soal senioritas, tapi kompetensi dan visi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang telah dibangun susah payah oleh Cut Bang Mualem selama delapan tahun terakhir,” tegas Nasir.
Nasir menambahkan, selama masa kepemimpinan Mualem, Pramuka Aceh mengalami transformasi signifikan. Program pelatihan pembina seperti KMD, KML, KPD, dan KPL melahirkan ribuan tenaga profesional. Inovasi religius seperti Musabaqah Tunas Ramadhan dengan hadiah umroh bagi juara menjadi terobosan pertama di Indonesia. Selain itu, Pramuka Aceh aktif dalam kampanye anti-narkoba, aksi lingkungan, hingga penanggulangan bencana. Namun, pencapaian itu dinilai rentan terancam jika pergantian kepemimpinan tidak dilakukan dengan benar.
“Ini bukan sekedar suksesi biasa. Ini adalah pertaruhan masa depan. Kalau sampai Musda dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu, maka kita sama saja merusak fondasi yang sudah dibangun oleh Cut Bang Mualem,” ujar Nasir.
Baca Juga: UIN Ar-Raniry Salurkan 2.300 Paket Daging Kurban Bantuan Emirates Red Crescent
Dukungan terhadap Fadhlullah datang dari 87% pemilik suara di Musda. Sebanyak 20 surat resmi Kwarcab telah disampaikan sebagai bentuk solidaritas kolektif untuk mendukung Fadhlullah sebagai penerus estafet kepemimpinan Pramuka Aceh.
Para pendukung Fadhlullah juga mengingatkan bahwa sebagai Ketua Harian, Djufri seharusnya menjaga netralitas dan tidak memanfaatkan posisinya di Kwarda serta panitia Musda demi mencalonkan diri.
“Tugas Ketua Harian adalah memastikan Musda berjalan lancar dan transparan, bukan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ini soal integritas,” tegas Nasir.
Musda X yang akan digelar 16-18 Juni 2025 di Hotel Ayani, Banda Aceh, menjadi momen penentu. Hasilnya akan menentukan apakah Pramuka Aceh tetap menjadi pelopor pembentukan karakter generasi muda atau berubah menjadi arena perebutan kekuasaan tanpa visi.
Bagi para anggota Pramuka Aceh, Musda bukan hanya soal siapa yang naik podium, tetapi tentang masa depan sebuah gerakan yang telah menjadi simbol kebangkitan moral dan nasionalisme di Aceh pasca-konflik.
“Jika Musda ini gagal dijalankan secara adil dan transparan, maka yang kita tinggalkan bukanlah warisan, melainkan kekosongan makna,” tutup Muhammad Nasir.[]
