LANGSA | ACEH INFO – LSM Forum Pemuda Pemudi Kota Langsa (FOPISA) meminta kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang rekomendasi pencopotan dua pejabat utama PTPN IV Regional 6.
Dua pejabat utama itu adalah Regional Head (RH) , Senior Excecutive Vice President Operation (SEVPOP) dan Senior Excecutive Vice President Business Support (SEVPBS).
Hasil investigas dan analisa FOPISA dilapangan baik kepada karyawan, hasil produksi, peningkatan laba dan lahan PTPN mengalami peningkatan.
“Hal ini yang menjadi barometer kami bahwa managemen keuangan, sumber daya manusia dan hasil produksi dilaksanakan dengan sangat baik,” kata Ketua FOPISA, Dely Novrizal, kepada acehinfo.id, Minggu 15 Juni 2025.
Dely menegaskan, berdasarkan fakta dan sumber dilapangan, bahwa selama ini karyawan PTPN baik di Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang gaji mereka dibayar tepat waktu.
Lanjut Dely, sejumlah karyawan menegaskan bahwa saat ini kondisi perusahaan sudah mulai membaik dan tidak ada perpecahan dalam perusahaan,.
Selain itu, laporan kinerja dan pencapaian produksi selama ini mengalami peningkatan. Bahkan, karyawan merasa heran mengapa kondisi perusahaan yang sedang baik-baik ini diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Dely menegaskan, jika perusahaan dalam kondisi tidak baik maka bisa dipastikan akan mengalami kerugian. Tetapi, selama 18 bulan terakhir produksi perusahaan mengalami peningkatan.
“Jika terjadi permasalahan para pekerja itu hanya bersaing dan kompetisi dan biasa. Tetapi, yang harus kita pahami penilaian berhasil dan tidaknya sebuah perusahaan itu adalah meningkatnya hasil produksi dan keuntungan,” ujarnya.
Karenanya, FOPISA berharap kepada DPRA dalam hal ini Komisi I dan Pemerintah Aceh agar dapat meninjau kembali terhadap tuntutan pergantian dua pejabat utama PTPN IV Regional 6.
Hal ini semata-mata karena kita tidak ingin perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang menjadi hancur karena kepentingan oknum-oknum tertentu.
Kemudian, jika kondisi ini terus berlarut-larut maka dikhawatirkan akan menurunkan hasil produksi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja.
“Sekali lagi kita berharap kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali rekomendasi pergantian dua pejabat utama tersebut,”
Dely berharap sebagai solusi, FOPISA juga mendorong agar pihak HR lebih memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan, serta melibatkan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) dalam setiap keputusan yang menyangkut kesejahteraan karyawan.
“Melibatkan SP-BUN akan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan pekerja dan memperkuat keharmonisan dalam hubungan industrial di lingkungan kerja,” pungkasnya.[]
