BANDA ACEH | ACEH INFO — Menindaklanjuti perintah Gubernur Aceh No.800.1.1.51/7690 tanggal 24 Juni 2005 kepada Pimpinan Pemangku Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, tentang pelaksanaan musyawarah pengusulan Ketua MAA pengganti antar waktu periode 2021-2026, sejumlah nama mulai muncul sebagai calon ketua, baik dari internal maupun eksternal MAA.
Ketua Pemangku Adat MAA Provinsi Aceh Teungku Abdul Hadi Zakaria, Senin, 30 Juni 2025 menjelaskan, pihanya siap menjalankan perintah Gubernur Aceh tersebut untuk kemaslahatan MAA ke depan.
“Kami Pimpinan Pemangku Adat siap melaksanakan perintah Gubernur Mualem. Ini momentum untuk memperbaiki MAA, karena selama ini terlalu banyak dinamika yang terjadi yang membuat kinerja MAA tidak produktif,” ujarnya.
Terkait siapa saja calon ketua yang sudah muncul, Teungku Abdul Hadi Zakaria enggan membocorkannya. Menurutnya, siapa saja boleh mencalokan diri asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Pihaknya selaku pemangku adat hanya memfasilitasi musyawarah.
“Siapa pun bisa mencalonkan diri asal mampu dan diterima oleh majelis, lebih dari itu juga sesuai dengan mekanisme dan aturan. Kita ingin polemik yang terjadi selama ini bisa segera berakhir. Kita ingin memilih figur yang terbaik untuk memimpin MAA,” tegasnya.
Baca Juga: BRA Luncurkan Buku Dua Dekade Damai Aceh di UIN Ar-Raniry
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan musyawarah MAA Provinsi Aceh diserahkan kepada Pimpinan Pemangku Adat oleh Gubernur Muzakkir Manaf setelah sebelumnya pimpinan MAA Provinsi Aceh Ketua 1 Yusdedi dan Ketua 2 Syeh Marhaban tidak menjalankan Perintah Gubernur No.800.1.1.51/5122 tanggal 6 Mei 2025 untuk melaksanakan musyawarah pengusulan Ketua dan Pengurus MAA penganti antar waktu period 2021-2026.
Akibat tidak dilaksanakannya perintah Gubernur tersebut oleh Ketua Kolektif Kolegial, sebanyak 18 anggota MAA Provinsi Aceh melakukan mosi tidak percaya kepada Yusdedi dan Syeh Marhaban. Gubernur Aceh Muzakkir Manaf mengambil sikap menyerahan pelaksanaan musyawarah kepada Pimpinan Pemangku Adat.
Sumber dari internal MAA Provinsi Aceh mengungkapkan, beberapa nama sudah muncul sebagai kandidat. Dari kalangan internal majelis muncul Prof. Yusri Yusuf yang kini dipercayakan sebagai Ketua Komisi Pembangunan Adat. Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh tahun 2009-2012, Wakil Rektor Bidang Non-Akademik pada Institut Seni Budaya Indônesia (ISBI) Aceh tahun 2017-2018, Wakil Rektor Bidang Akademik ISBI Aceh 2019-2022.
Selain Yusri muncul juga nama Drs. Syaiba Ibrahim sebagai kandidat Ketau MAA provinsi Aceh. Syaiba saat ini merupakan anggota MAA Provinsi Aceh yang dipercayakan sebagai Ketua Bidang Hukum Adat. Syaiba juga pernah mejabat sebagai Kepala Sekretariat MAA Provinsi Aceh, Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), serta Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.
Baca Juga: Nazir Wakaf Sah yang Berhak Kelola Tanah Wakaf Blang Padang
Dari eksternal MAA disebut-sebut muncul Saidan Nafi, ia pernah menjabat sebagai Plt Ketua MAA Provisi Aceh, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Kepala Biro Keistimewaan Aceh, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Serta Katibul Wali Nanggroe Aceh.
Calon lain yang juga mulai dibicarakan adalah Darmansah, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh, yang juga pernah menjabat sebagai sfat Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan, Kepala Sekretariat MAA, Plt Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merangkap Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) selama dua tahun. Ia juga salah seorang tokoh pendidikan yang telah berbuat banyak dalam menyelsaikan dinamika di MAA.
Selain ituada nama Usman Umar yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat MAA Provinsi Aceh dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe. Kemudian Adnan Beuransah yang pernah menjadi anggota bidang adat istiadat di MAA Provinsi Aceh, tapi kemudian pindah ke lembaga keistimewaan lainnya. Kembalinya Adnan Beuransah untuk mencalonkan diri menjadi ketua MAA semakin menambah dinamika dalam musyawarah MAA Provinsi Aceh.[]
