Banda Aceh | Aceh Info – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa, yang berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (22/5/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, bersama ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem ini menyampaikan bahwa koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun kedaulatan desa. “Program Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Pemerintah Aceh siap bergerak bersama untuk merealisasikan program ini di seluruh gampong,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dengan mengedepankan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Gubernur Mualem juga mengimbau seluruh elemen pemerintah daerah untuk mendukung penuh implementasi program ini. Ia berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada tahap awal pembentukan, tetapi juga mencakup pendampingan regulasi, pelatihan SDM, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan koperasi desa.
Sementara itu, Wamen Koperasi RI Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembentukan 80 ribu koperasi desa secara nasional hingga akhir Juni 2025. “Koperasi ke depan harus menjadi badan usaha yang modern dan kuat – punya bank, pabrik, klinik, hingga menjadi agen distribusi LPG dan pupuk. Pemerintah menyiapkan model bisnis yang lengkap agar koperasi benar-benar berdaya,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti perlunya efisiensi rantai distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok agar margin keuntungan lebih besar dirasakan petani dan masyarakat desa. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menambahkan bahwa program ini mendapat perhatian serius dari Presiden sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa percepatan Musdesus dan legalisasi koperasi desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Saat ini baru sekitar 10 persen desa di Aceh yang melaksanakan Musdesus. Tapi tren pergerakannya sudah positif. Targetnya, akhir Mei semua desa selesai Musdesus dan koperasi terdaftar di Kemenkumham pada akhir Juni,” ungkap Bima.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan potensi desa dan pendampingan intensif agar koperasi yang terbentuk benar-benar berbasis kebutuhan dan kekuatan lokal. Acara ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA, camat, keuchik, serta tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Aceh.
