BANDA ACEH | ACEH INFO – Dendy Montgomery, seorang videografer jurnalis membuat petisi untuk mengembalikan bank konvensional Aceh di situs change.org. Petisi tersebut saat ini telah ditandatangani oleh 37 orang, Senin, 29 Agustus 2022.

“Kewajiban membuka rekening Lembaga Keuangan Syariah bagi warga Aceh adalah pemaksaan sepihak terhadap masyarakat tanpa persiapan matang akan pengelolaan dan pelayanan bank terkait,” ujar Dendy dalam tulisan pembuka petisi tersebut.

Dia menilai, mundurnya seluruh aktivitas admin bank konvensional yang sebelumnya berada di hampir seluruh wilayah Aceh telah menyulitkan warga. Apalagi warga Aceh harus bersusah payah pergi ke Provinsi Sumatera Utara hanya untuk urusan administrasi banking yang hanya tersedia di luar wilayah administrasi Aceh.

Menurut Dendy, kerugian masyarakat tak terbendung, apalagi seluruh transaksi yang sebelumnya lancar dalam jual-beli, harus menyesuaikan kembali kontrak dagang dan beralih kepada Bank Syariah untuk setiap perjanjian dagang. Apalagi transaksi export-import yang sudah pasti memilih  Bank yang dipercaya untuk selalu melancarkan transaksi antar negara.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah di Aceh turut berdampak pada wisatawan asing yang kesulitan mengkases uang dari mesin ATM Bank LKS yang tidak mengakomodir transaksi, yang tak bersyariah. Wisatawan yang dimaksud Dendy ini merupakan tiga turis asal Australia yang belakangan viral setelah videonya yang kesulitan menarik uang selama berada di Aceh.

Baca: Cerita Wisman Australia ke Aceh, Sulit dan Pelik Menukar Duit

Pengalaman pelik turis asal Australia itu juga mendapat perhatian dari Ade Armando, seorang pegiat sosial di Indonesia yang pernah diamuk massa saat hadir dalam unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.

Baca: Ade Armando: Aceh Sedang Menuju Keterbelakangan

“Padahal, promosi besar-besaran akan pariwisata Aceh terus dilakukan pemerintah namun tidak didukung oleh layanan bank yang cukup untuk setiap transaksi,” tulis Dendy.

Dendy menuliskan, perputaran uang di wilayah Aceh menjadi lamban akibat tidak siapnya LKS mengelola sistem yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan.

“Bagaimana Provinsi Aceh bisa meninggalkan predikat Provinsi termiskin di Sumatera jika perputaran uang dihambat oleh pembuat kebijakan di Aceh sendiri?”[]